Realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR capai Rp 66,49 triliun

Jumat, 20 Agustus 2021 | 05:46 WIB   Reporter: Vendy Yhulia Susanto
Realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR capai Rp 66,49 triliun

ILUSTRASI. Hingga medio Agustus 2021, realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR mencapai Rp 66,49 triliun.

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing. Sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19.

Tercatat sesuai data emonitoring hingga 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp 149,81 triliun menjadi Rp 143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44% atau senilai Rp 66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni  ekonomis (spending less), efektif (spending  well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).

Baca Juga: Kementerian PUPR siapkan RS darurat corona di 33 lokasi

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01% atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” terang dia.

Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.

Selain PKT, untuk mendukung program PEN, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 173,93 miliar. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87%,  pembelian Rosin Ester sebesar Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49%, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp 100 miliar dengan progres 28,28%.

Untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 46,85%, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 57,81%, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 23,49% dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar dengan progres 37,41%.

Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat  ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72% dan progres keuangan 48,37% atau senilai Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun untuk 5 DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan bajo dan Likupang-Manado-Bitung.  

 

Selanjutnya: Kementerian PUPR percepat pembangunan jalan akses Pelabuhan Teluk Tapang

 

Editor: Khomarul Hidayat
Terbaru