Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut dana terkait bantuan sosial harus segera diperbaiki. Pasalnya hal tersebut yang menyebabkan masalah dalam penyaluran bansos hingga saat ini.
Data tersebut membuat penyaluran bansos tidak efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. "Kalau data tidak dibereskan jangan berharap ada perubahan signifikan dari orang miskin," ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/1).
Agus bilang pemerintah telah mengatur adanya kebijakan satu data yang dikepalai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih belum berjalan.
Baca Juga: Pemerintah akan desain ulang bantuan sosial, berikut beberapa fokusnya
Padahal data yang terintegrasi dan selalu diperbaharui menjadi kunci efektifitas bansos. Agus bilang lambatnya integrasi data disebabkan hal itu menjadi celah korupsi. "Semua tidak mau datanya benar karena disitulah ada celah untuk korupsi dan itu terbukti 3 Mensos masuk penjara," terang Agus.
Sebagai informasi sebelumnya bekas Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari terlibat korupsi dalam program bansos sembako di wilayah Jabodetabek.
Sebelumnya terdapat dua bekas menteri sosial lainnya yang juga terlibat korupsi yakni Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham. Bachtiar dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi impor di Kementerian Sosial sementara Idrus berkaitan dengan kasus pembangunan PLTU Riau 1.
Selain data, Agus juga menyinggung banyaknya skema pemberian bansos pada saat ini. Namun, bila data terintegrasi dapat menjadi pengawasan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Selanjutnya: KPK awasi bantuan sosial yang kini disalurkan secara tunai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
