Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya menekan angka kemiskinan, termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyusun rencana untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“Jadi, target kami di 2024 itu kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan ini menjadi program bersama. Perlu kerja sama dan kerja keras dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Airlangga, seperti dikutip Rabu (30/9).
Airlangga pun mengatakan, Kementerian/Lembaga (K/L) saat ini sudah melakukan pemetaan program-program yang relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Sah! DPR setujui APBN 2022, target pertumbuhan ekonomi 5,2% yoy
Mencakup, pertama, pengurangan beban pengeluaran. Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, program yang berfokus pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
Ia memerinci, implementasi tahap I sudah dilakukan pada paruh kedua tahun 2021 ini dan mencakup 35 kabupaten/kota prioritas dalam 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Pada periode ini, tercatat tingkat kemiskinan sebesar 10,19%. Sementara kemiskinan kronis 3,8%. “Kami buatkan program baik itu tambahan kartu sembako, tambahan dana desa,” ujar Airlangga.
Implementasi tahap 2 akan dilakukan di tahun 2022 dan mencakup 100 kabupaten/kota prioritas perluasan. Di tahun ini, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan kronis bisa ditekan di 3% - 3,5%.
Baca Juga: Ini berbagai risiko yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia
Implementasi tahap 3 akan dilakukan pada tahun 2023-204 dengan mencakup 514 kabupaten/kota prioritas, dan perluasan nasional dilakukan secara bertahap.Harapannya, kemiskinan kronis bisa ditekan di 2,5% hingga 3%. Baru, pada tahun 2024, tingkat kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0%.
Selain koordinasi dengan pemerintah, Airlangga juga berharap dari stakeholders bisa membantu, terutama dari korporasi dengan program CSR.
“Kami berharap agar program CSR bsia bergerak di wilayah kabupaten/kota tempat industri atau kegiatan ekonomi di daerah sehingga kita bisa betul bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan,” tandasnya.
Selanjutnya: Ada pandemi Covid-19, Bank Dunia ingatkan soal kemiskinan dan ketimpangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
