Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara optimal termasuk sektor panas bumi untuk mempercepat transisi energi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, pengembangan panas bumi ditargetkan mencapai 3,3 GW pada 2030 mendatang.
"Beberapa strategi antara lain government drilling program, penyediaan geothermal fund, sinergi BUMN dan optimalisasi sumber daya," ungkap Arifin dalam gelaran The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022, Rabu (14/9).
Baca Juga: Sudah Diteken Jokowi, Perpres Pembelian Tenaga Listrik EBT Terbit Pekan Ini
Arifin melanjutkan, pengembangan panas bumi membutuhkan beragam teknologi dan juga dukungan pendanaan dari berbagai entitas. Menurutnya, akses untuk penggunaan teknologi serta pendanaan harus dijajaki secara masif.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, ke depannya masih diperlukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pengembangan panas bumi. Adapun, pengembangan panas bumi dinilai berpotensi memberikan dampak bagi daerah dan juga negara.
"Ada sisi manfaat yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga dari sisi PNBP termasuk (manfaat) dari sisi (penyediaan) listrik yang bersih," kata Dadan.
Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi mengungkapkan, pelaku usaha siap untuk mendorong target kapasitas terpasang panas bumi mencapai 17 Giga Watt (GW) hingga 2050 mendatang. Kendati demikian, dukungan regulasi dibutuhkan dalam upaya mencapai target tersebut.
"Kami butuh dukungan pemerintah agar hambatan permasalahan dan tantangan saat ini dapat segera diselesaikan. Mudah-mudahan dengan terbitnya Perpres tentang percepatan pengembangan energi dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi," kata Prijandaru.
Prijandaru melanjutkan, pengembangan panas bumi saat ini belum optimal. Ini tercermin dari pertumbuhan kapasitas panas bumi yang baru mencapai 60 MW per tahunnya. Padahal potensi panas bumi mencapai 2,4 GW. Saat ini, kapasitas terpasang mencapai 2.192 MW.
Menurutnya, masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan panas bumi terutama mengenai kesenjangan harga jual listrik yang ekonomis bagi investor dengan harga beli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Baca Juga: Pemerintah Didorong Prioritaskan Pengembangan Energi Panas Bumi
"Inilah masalah utama yang harus kita cari solusinya. Kemudian, ketidakpastian regulasi," kata Prijandaru.
Di sisi lain, Prijandaru memastikan paa investor mengapresiasi semua bentuk skema pendanaan. Menurutnya, saat ini sumber pendanaan terbesar masih berasal dari ekuitas perusahaan. Untuk itu, kehadiran skema pendanaan hijau atau green financing dinilai bisa membantu persoalan risiko gagal pengeboran oleh investor.
"PT SMI sekarang sudah punya skema tersebut, tapi saat ini baru masuk ke pihak BUMN. Kami menanti upaya skema yang sama masuk ke swasta," kata Prijandaru,
Prijandaru menjelaskan, pendanaan pada sektor panas bumi bukan hanya soal pendanaan murah tetapi juga memiliki terobosan. Menurutnya, kegagalan dalam pengeboran panas bumi bisa mencapai 50%. Untuk itu, dibutuhkan terobosan teknologi yang jauh lebih kompetitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
