Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, Indonesia sudah kedatangan 1,2 juta dosis vaksin corona buatan Sinovac yang siap digunakan. Pemerintah menargetkan 67% rakyat Indonesia bisa disuntikan vaksin corona.
Jumlah vaksin corona bakal bertambah karena akan datang lagi 1,8 juta dosis calon vaksin siap pakai pada bulan Januari 2021. Masih di bulan yang sama, akan kedatangan lagi 15 juta dosis bahan baku vaksin buatan Sinovac asal China yang diproduksi oleh Biofarma.
Namun, pemerintah masih menanti izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah juga tidak akan memaksa masyarakat untuk disuntikan vaksin Covid-19. Yang terpenting herd immunity bisa tercapai.
Baca Juga: Ini alasan mengapa protokol kesehatan tetap penting, kendati vaksin sudah tersedia
Vaksinasi Covid-19 pada tahap awal akan diprioritaskan bagi para petugas di garda terdepan dalam penanganan covid-19 seperti, para dokter, perawat, TNI, Polri, termasuk pegawai pemerintah.
“Di Januari akan ada vaksin bantuan pemerintah dan ada yang vaksin mandiri. Nanti jumlahnya akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Erick saat webinar Shopee Sabtu (12/12).
Untuk vaksin mandiri, Kementerian BUMN telah ditugaskan untuk melakukan vaksinasi kepada 75 juta orang dan ditargetkan bisa tercapai di kuartal III/2021. Sementara untuk bantuan pemerintah, pemerintah meyakini angkanya akan sama atau lebih besar. "Tapi itu biarkan dibicarakan oleh pihak pemerintah. Kalau kami sudah jelas 75 juta orang akan kami suntikan vaksinasi,” ungkapnya.
Untuk kapasitas vaksinasi dari BUMN dilakukan melalui kerja sama BUMN dan swasta, terutama kerja sama dengan rumah sakit swasta dan jaringan klinik swasta. Sementara untuk anggaran bantuan vaksinasi dari pemerintah masih menjadi pembicaraan di pemerintah.
Erick juga mengatakan, proses distribusi vaksin corona akan mengandalkan QR Code agar pendistribusian bisa lebih terdata. Menurutnya, ketika diproduksi akan ada QR Code-nya, masuk ke box ada QR Code-nya, dan ketika dikirim juga sudah tahu dikirim kemana dan untuk siapa.
"Pemerintah menyiapkan program satu data yang melibatkan data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, dan Kemenkes. Karena pemerintah berupaya memastikan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pendistribusian vaksin dan kita pastikan terkoordinasi dengan baik. Supaya jangan ada grey area, atau black market yang akhirnya harga vaksin misalnya hanya ratusan ribu rupiah tiba-tiba dijual menjadi US$ 2.000," jelas Erick.
Pemerintah telah memutuskan menggunakan vaksin dari Amerika Serikat (AS) dan China. Erick meminta kepada masyarakat untuk menghentikan polemik terkait negara asal vaksin Covid-19. Karena menurutnya, semua jenis vaksin yang dipilih pemerintah saat ini telah mendapatkan penilaian yang baik. Hal ini karena telah terdaftar resmi di data Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan telah melewati uji klinis.
Kementerian Kesehatan juga sudah memutuskan jenis-jenis vaksin yang bisa diadakan untuk tahap awal dengan pertimbangan telah diakui WHO dan lolos uji klinis. Oleh karena itu Kemenkes memutuskan jenis-jenis vaksin yang akan diadakan antara lain, vaksin dari Moderna, Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, dan vaksin Merah Putih.
Erick berharap pengadaan vaksin ini akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Sehingga target ekonomi Indonesia tumbuh positif 5% dapat tercapai di 2021.
Selanjutnya: Menko Luhut: Presiden ingin disuntik vaksin Covid-19 bersamaan dengan rakyat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
