Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) berencana akan melanjutkan burden sharing untuk pembiayaan utang di tahun depan. Rencananya, BI bakal membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 224 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi 4% dari burden sharing atas APBN 2021 yang hanya mencapai Rp 215 triliun. Adapun pemerintah akan mengalokasikan uang dari SBN yang dibeli oleh BI untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seiring dengan dampak pandemi virus corona yang diramal masih mendistorsi perekonomian dalam negeri.
Dalam draf Rapat Kerja antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan Komisi XI DPR RI yang diterima Kontan.co.id, otoritas fiskal dan otoritas moneter akan tengah merancang Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk menjalankan burden sharing.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, rencana SKB III antara pemerintah dan BI pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa belanja terkait penanganan pandemi Covid-19 masih cenderung tinggi.
Baca Juga: BI kembali bantu pemerintah beli SBN di 2022, ini kata ekonom
Secara khusus pada anggaran kesehatan termasuk program vaksinasi dan program perlindungan sosial yang mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menggambarkan bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi tahun 2021 belum cukup optimal di tengah merebaknya varian delta Covid-19. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk mendorong alokasi anggaran yang masih cukup tinggi untuk kesehatan dan program perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Josua mengatakan SKB III tersebut diperkirakan akan mendukung pemerintah dalam rangka menekan belanja pembayaran bunga utang dalam jangka pendek-menengah. Diharapkan dapat mendorong pelebaran ruang fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara dari sisi moneter, kebijakan SKB III akan mempengaruhi rencana BI untuk melakukan tapering di tahun depan. Padahal, BI sebelumnya berencana untuk melakukan tapering kebijakan QE di tahun depan. Sebab, jika perekonomian kembali pulih, dalam rangka mengantisipasi dampak dari tapering yang akan dilakukan oleh The Fed.
