Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berubah sikap dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap dikucurkan untuk mendanai proyek tersebut. APBN akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias PT KAI, yang sekarang menjadi pimpinan BUMN dalam konsorsium proyek kereta cepat.
Seperti diketahui, untuk menggarap proyek ini, telah didirikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada Oktober 2015 lalu. KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan skema business to business (B2B).
Adapun, perusahaan plat merah yang tergabung dalam konsorsium tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII.
GM Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya menegaskan bahwa mengenai kebijakan pendanaan dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan investasi maupun costoverrun, merupakan ranah dari pemerintah. Termasuk mengenai hitungan modal konsorsium BUMN dan Beijing Yawan, yang mana komposisi saham ataupun hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan pendanaan juga merupakan ranah BUMN Sponsor, kementerian dan pemerintah dua negara.
Alhasil, Mirza pun belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengenai pemakaian APBN untuk proyek kereta cepat ataupun perubahan komposisi saham di konsorsium BUMN. "PT KCIC saat ini fokus pada percepatan pembangunan dan akan tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dan arahan pemegang saham," kata Mirza kepada Kontan.co.id, Senin (11/10).
Dia menjelaskan, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung per minggu keempat September 2021 sudah mencapai 79%. Hingga saat ini, KCIC memprioritaskan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan progres akibat dampak dari Covid-19.
Mirza bilang, 10 terowongan di proyek ini sudah tembus. Untuk itu, KCIC fokus pada penyelesaian tiga terowongan dari 13 terowongan yang ada. KCIC terus melakukan penyelesaian erection girder untuk konstruksi elevated track, khususnya di DK 132 dan 132 di Batununggal Bandung ke arah Tegalluar.
Baca Juga: Apa penyebab anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak Rp 27 triliun?
Selain itu, KCIC juga melakukan penyelesaian subgrade di perbatasan Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Termasuk penyelesaian pengerjaan stasiun. Sarana dan prasarana rolling stock EMU CR400AF dan sarana lainnya sudah masuk tahap produksi di pabrik CRRC, China.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga melakukan persiapan operasional seperti pembahasan dan harmonisasi rancangan peraturan menteri perhubungan, menyusun SOP hingga melakukan training SDM," sambung Mirza.
Di sisi lain, beberapa waktu lalu proyek kereta cepat ini disoroti lantaran mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya mencapai US$ 1,9 miliar. Hal itu lantaran adanya biaya proyek yang diestimasikan hanya senilai US$ 6,07 miliar ternyata meningkat menjadi US$ 8,6 miliar.
Kendati begitu, Mirza menegaskan bahwa persoalan pendanaan tidak serta merta menghambat atau mengganggu proses pembangunan yang saat ini terjadi di lapangan. Percepatan pembangunan di ratusan titik kerja di sepanjang trase terus dilakukan."Harapannya, melalui beragam upaya yang kami kerjakan ini, target operasional kereta cepat pada akhir tahun 2022 bisa tercapai," pungkas Mirza.
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa penggunaan dana APBN ini mempertimbangkan kondisi BUMN yang menjadi sponsor kereta cepat, yang mana sedang mengalami kesulitan finansial sebagai dampak dari pandemi covid-19. Alhasil, untuk menutupi kekurangan setoran modal diusulkan dari PMN.
Peraturan Presiden terbaru pun telah mengatur pemberian PMN kepada KAI sebagai leading sponsor BUMN yang menggantikan peran WIKA. PMN dikucurkan untuk menutupi kekurangan setoran modal konsorsium BUMN dengan jumlah sekitar Rp 4,3 triliun.
"KAI akan melakukan setoran modal porsi PTPN VIII dan Jasa Marga yang belum disetorkan, dan mengambil alih porsi saham sebesar yang belum disetorkan oleh PTPN VIII dan Jasa Marga," ungkap Jodi saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (10/10).
Selanjutnya: Soal proyek KCIC didanai APBN, Indef menilai pemerintah tidak konsisten
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
