Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan relokasi Terminal BBM Plumpang milik Pertamina dari lokasi saat ini ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Ekonom Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, kebutuhan BBM masyarakat akan terus meningkat ke depannya. Ketimbang memindahkan Depo Plumpang ke tempat yang baru, Abra menyarankan konsep yang diambil yakni penambahan depo atau Terminal BBM.
Dengan demikian, TBBM Plumpang tetap dibutuhkan dan perlu dilanjutkan fungsinya.
"Penambahan depo atau TBBM memang layak dipertimbangkan konteksnya penambahan bukan pemindahan," kata Abra kepada Kontan, Selasa (7/3).
Baca Juga: Terminal BBM Plumpang Akan Pindah ke Tanah Milik Pelindo, Dibangun Akhir 2024
Abra menjelaskan, jika operasional TBBM Plumpang tetap dilanjutkan maka evaluasi untuk area sekitar fasilitas perlu dilakukan. Menurutnya, dalam evaluasi tersebut perlu ditelisik dokumen atau legalitas pemukiman yang kini berdiri di sekitar TBBM Plumpang.
"Pemahaman saya dari literatur dan sejarah panjang Depo Plumpang itu dibangun jauh sebelum ada pemukiman. Artinya harus kembali lagi ke fungsi awal," jelas Abra.
Meski demikian, pemerintah perlu memberikan solusi bagi masyarakat jika relokasi pemukiman dilakukan.
Abra menambahkan, terkait rencana pembangunan depo baru di lahan milik Pelindo, pemerintah dan Pertamina perlu melakukan kajian mendalam. Menurutnya, langkah pemindahan lokasi Depo Plumpang yang lahir pasca insiden kebakaran justru terkesan prematur. Salah satu alasannya yakni investigasi masih berjalan.
Selain itu, pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain biaya, aspek keamanan lokasi hingga alternatif lahan lain jika memungkinkan.
Sanksi tegas dan evaluasi menyeluruh
Abra menilai insiden kebakaran TBBM Plumpang seharusnya sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh termasuk secara tegas memberikan sanksi pada pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Komisi VII DPR Akan Datangi Lokasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Selasa Besok
"Publik melihat terkesan pemerintah terlalu mentoleransi cukup besar terhadap tiap insiden yang terjadi," kata Abra.
Abra melanjutkan, evaluasi harus dilakukan secara objektif. Apalagi menurutnya insiden kali ini tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Pihak lain dinilai juga ikut andil.
"Saya pikir ada porsi tanggung jawab dari masing-masing pihak baik di Pertamina maupun di luar Pertamina," pungkas Abra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
