kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.272   106,00   0,58%
  • IDX 5.226   110,85   2,17%
  • KOMPAS100 675   15,91   2,41%
  • LQ45 540   13,15   2,50%
  • ISSI 168   3,23   1,96%
  • IDX30 305   7,85   2,64%
  • IDXHIDIV20 414   11,74   2,92%
  • IDX80 78   1,83   2,39%
  • IDXV30 112   2,34   2,13%
  • IDXQ30 103   2,70   2,69%

Pemerintah Belum Terapkan Cukai Minuman Berpemanis, Ini Sebabnya


Kamis, 09 Februari 2023 / 19:00 WIB

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom berpendapat sisi kesehatan dan inflasi menjadi faktor pemerintah belum memutuskan untuk menetapkan kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan dari sisi kesehatan, minuman berpemanis berpotensi menyumbang penyakit yang bervariatif, termasuk diabetes.

Menurut dia, pemerintah sepertinya perlu melihat terlebih dahulu minuman berpemanis di pasaran atau bahan apa saja yang berpotensi menjadi penyebab utama penyakit yang ditimbulkan.

Baca Juga: Maju Mundur Penerapan Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis, Kenapa?

"Oleh karena itu, pemerintah sepertinya masih mempertimbangkan soal tarif dan jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai," ucap dia kepada KONTAN.CO.ID, Rabu (8/2).

Selain itu, Yusuf menilai alasan lain yang menjadi pertimbangan pemerintah, yakni masalah inflasi.

Dia menyebut pemerintah kemungkinan masih mempertimbangkan pengenaan cukai minuman berpemanis karena berpotensi mengerek harga. Dengan demikian, inflasi berpotensi meningkat.

Baca Juga: Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Diterapkan 2023? Ini Kata Kemenkeu

Sementara itu, Yusuf menyampaikan sebenarnya pembahasan ataupun wacana minuman berpemanis sudah disampaikan pemerintah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu.

"Artinya, asumsi saya tentu sudah panjang pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengenaan cukai tersebut, terutama terhadap stakeholder terkait,"

Oleh karena itu, dia memperkirakan rencana tersebut baru akan diterapkan setelah berbagai pertimbangan difinalkan, termasuk komunikasi dengan berbagai pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

×