Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan. Hal itu mengingat saat ini pemasukan KKP masih mengandalkan pada perizinan.
Nantinya paradigma tersebut akan digeser pada pungutan hasil perikanan. "Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers, Rabu (30/12).
Hingga 29 Desember, Trenggono menyebut PNBP sektor perikanan hanya sebesar Rp 596,92 miliar. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton.
Baca Juga: Kementan pastikan terus berupaya tingkatkan produktivitas tebu
Oleh karena itu nilai hasil perikanan tersebut perlu untuk dihitung. Sehingga nantinya dapat dilihat berapa potensi pungutan yang dapat diterapkan untuk menggenjot PNBP baik di pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah. "Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah. Dipecah yang nasional berapa daerah berapa," terang Trenggono.
Penghitungan PNBP juga diminta Trenggono ke Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Ia mengintruksikan jajarannya untuk mendata secara detail potensi perputaran uang di masing-masing wilayah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PRL. "Coba dievaluasi soal PNBP. Jangan dari izin," katanya.
Trenggono menegaskan, UPT mestinya bisa menjadi etalase yang memiliki visi pengamanan ekosistem dan pengelolaan ruang ekonomi. Pengamanan tersebut dilakukan melalui regulasi yang dihasilkan oleh KKP.
Asal tahu saja PNPB dari pengelolaan ruang laut hanya sebesar Rp 9,4 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020. Trenggono berharap, melalui PNBP yang maksimal dari sektor kelautan dan perikanan, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas yang mumpuni untuk nelayan.
Baca Juga: Kementan jamin 11 komoditas pangan ini, stoknya aman selama Natal dan Tahun Baru
Tak hanya itu, Trenggono juga meminta adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan. Termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.
Selanjutnya: Mentan: Indonesia memiliki stok beras yang cukup
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
