Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negara-negara pengekspor minyak dunia (OPEC) mengumumkan akan memangkas produksi minyak 2 juta barel per hari mulai November 2022 mendatang.
Sekretaris Jenderal OPEC Haitham al-Ghais mengungkapkan, langkah ini untuk mencegah krisis dan membendung gelombang volatilitas. Ia mengatakan ini pada konferensi energi di Afrika Selatan, Selasa (18/10) waktu setempat.
“Kepala delegasi dengan suara bulat, dan saya juga menegaskan, memutuskan untuk mengambil sikap proaktif, langkah pre-emptive dalam upaya mendorong stabilitas berkelanjutan di pasar global,” tutur Haitham al-Ghais seperti dikutip dari Reuters, Rabu (19/10).
Dirinya melanjutkan, langkah tersebut juga untuk memitigasi perkiraan perlambatan ekonomi makro dan potensi resesi global yang sangat nyata beberapa waktu mendatang. Bahkan, perlambatan ini mungkin sudah terlihat di beberapa belahan dunia.
“Ada konsensus di antara para pemimpin, tentang perlunya bertindak sekarang dan mencegah krisis di kemudian hari,” tambahnya.
Baca Juga: Harga Minyak Merangkak Naik Meski Ada Prediksi Penurunan Permintaan
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira khawatir, langkah OPEC ini akan membuat harga minyak dunia makin mendidih. Ia memperkirakan, harga minyak mentah bahkan berpotensi kembali ke puncak US$ 120 per barel pada akhir tahun 2022.
Tentu ini bukan kabar baik bagi negara net importir minyak dan gas (migas), seperti Indonesia. Terlebih, bila menilik neraca perdagangan migas Indonesia, dari Januari 2022 hingga September 2022, tercatat defisit sebesar US$ 18,89 miliar.
“Dengan potensi kenaikan harga minyak mentah, biaya impor minyak akan makin mahal. Ditambah, saat ini ada pelemahan kurs rupiah. Skenario terburuk, anggaran subsidi energi pada tahun ini bisa membengkak,” tegas Bhima kepada Kontan.co.id.
Berdasarkan hitungan Bhima, ada risiko anggaran subsidi energi di tahun ini bisa naik 10% hingga 20% dari anggaran subsidi semula yang sebesar Rp 502,4 triliun. Dengan demikian, berarti pemerintah harus merogoh kocek untuk subsidi sekitar Rp 552,64 triliun sampai Rp 602,8 triliun.
Namun, di sisi lain, Bhima juga melihat kenaikan harga minyak mentah ini bisa menyundut pendapatan dari sektor komoditas tambang dan perkebunan. Sehingga, masih akan ada tambahan penerimaan negara dari kondisi ini yang bisa meringankan beban anggaran.
Lebih baik sedia payug sebelum hujan, Bhima pun tetap menyarankan pemerintah menyiapkan kuda-kuda dalam menangkal dampak buruk peristiwa ini. Pertama, perlu ada realokasi anggaran dari pendapatan komoditas ekspor.
Kedua, melakukan kenaikan pencadangan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap 7%. Ketiga, memfasilitasi Pertamina untuk mendekati negara-negara OPEC untuk membeli minyak dengan harga khusus di bawah harga pasar.
Keempat, pemerintah perlu pro aktif untuk mencari alternatif harga minyak mentah yang lebih rendah. Kelima, mempercepat transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap harga minyak.
Baca Juga: Joe Biden Berencana Lepas Cadangan Minyak AS Akhir Tahun Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
