Menaker: Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan

Selasa, 25 Mei 2021 / 05:15 WIB

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pengangguran terbuka pada Februari tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2020.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Ida menyebut, pada Februari 2021, terdapat 8,75 juta orang berstatus penganggur terbuka. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2020 dimana terdapat 9,7 juta pengangguran terbuka.

"Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita, berkurang 950.000. Jadi kita bisa tekan dengan berbagai pendekatan yang kita lakukan, kita bisa lihat bahwa Februari 2021 [pengangguran terbuka] turun menjadi 8,75 juta," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (24/5).

Adapun, Ida menerangkan tingkat pengangguran tertinggi justru tenaga kerja berpendidikan SMK sebanyak 11,45%, diikuti SMA sebanyak 8,55%, universitas 6,97%, diploma sebesar 6,6%, tingkat pengangguran tenaga kerja berpendidikan SMP hanya 5,87% dan maksimal SD sebesar 3,13%.

Lebih lanjut, Ida juga menyebut ada 2 kebijakan yang dilakukan Kemnaker untuk mengatasi matchmaker ketenagakerjaan berdasarkan review renstra tahun 2020-2024 yakni transformasi Balai Latihan Kerja dan Link and Match Ketenagakerjaan.

Menurut Ida, transformasi Balai Latihan Kerja ini yakni arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing baik di nasional dan didorong di tingkat internasional.

"Ada 6 agenda, mulai dari agenda pertama reformasi kelembagaan sampai pada agenda yang keenam yaitu reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK," kata Ida.

Sementara kebijakan link and match ketenagakerjaan yakni membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

Menurutnya, ada beberapa agenda dalam kebijakan ini mulai dari mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi dan penempatan hingga pada pengembangan kemitraan.