CLOSE [X]

Mau Ekspor CPO, Eksportir Harus Kantongi Dokumen Ini

Rabu, 25 Mei 2022 | 10:40 WIB   Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie
Mau Ekspor CPO, Eksportir Harus Kantongi Dokumen Ini


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali membuka keran ekspor crude palm oil alias CPO mulai 23 Mei 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022. 

Melansir laman Setkab.go.id, Permen tersebut mengatur tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oilen and Used Cooking Oil. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Permendag 30/2022 tersebut mengatur bahwa eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat utama mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Adapun tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE antara lain:

Baca Juga: Aturan Ekspor Minyak Sawit Berubah Lagi

1. Eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. 

2. Bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. 

3. Bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Akan ada sanksi bagi eksportir yang melanggar aturan tersebut. Adapun sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan antara lain mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Baca Juga: Keran Ekspor CPO Dibuka, Petani: Harga TBS Sudah Mulai Naik

Sebelumnya, Lutfi menegaskan, pengaturan kembali ekspor CPO ini tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama  pemerintah,” ujarnya.

Lutfi juga menekankan agar para produsen dan eksportir CPO memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Terbaru