Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada kebocoran data yang tergolong dalam rahasia negara.
Mahfud mengatakan, pemerintah akan serius menangani dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka. Mahfud meminta kepada masyarakat agar tetap tenang.
“Karena sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (14/9).
Baca Juga: Bentuk Tim Darurat Hadapi Serangan Siber
Mahfud menyatakan, terkait Bjorka hanya data data umum. Ia memperkirakan, motif kebocoran data bermacam-macam yakni motif politik, ekonomi, motif jual beli dan sebagainya.
“Motif motif kayak itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, kebocoran data yang dilakukan Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah dan masyarakat harus berhati-hati dan waspada terhadap kebocoran data.
“Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran gambaran pelaku nya sudah teridentifikasi dengan baik oleh tim dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran gambaran siapa dan dimana nya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” jelas Mahfud.
Mahfud MD mengatakan, peristiwa pembocoran data oleh Bjorka untuk terus memperkuat sistem perlindungan data. Selain itu dalam kurun waktu satu bulan ke depan akan ada pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi.
Baca Juga: Pemerintah Akui ada Kebocoran Data di Lingkup Pemerintahan
“Itu memang juga memuat agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber dan untuk masyarakat Indonesia, data data yang sifatnya rahasia belum ada (bocor), tapi kita akan menjadikan ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk bersama-sama berhati-hati,” pungkas Mahfud.
Untuk diketahui, Menko Polhukam telah melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kapolri untuk membahas perlindungan data. Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah mendapat 1,3 miliar data yang berasal dari registrasi SIM card telepon seluler.
Bjorka juga sebelumnya mempublish data dari sejumlah pejabat seperti Menkominfo dan Menteri BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
