kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.310.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kurangi Pembiayaan Utang, Pemerintah Bakal Turunkan Porsi Penerbitan SBN Tahun Ini


Selasa, 11 Juli 2023 / 06:45 WIB
Kurangi Pembiayaan Utang, Pemerintah Bakal Turunkan Porsi Penerbitan SBN Tahun Ini

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini sebesar Rp 349,1 triliun. Alhasil realisasi penerbitan SBN hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp 362,9 triliun, 50,9% dari target sebesar Rp 712,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan penerbitan utang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pembiayaan utang.

“Penurunan pembiayaan anggaran ini akan dilakukan dengan mengurangi penerbitan SBN sebesar Rp 350 triliun. Sehingga penerbitan SBN yang akan dilakukan pemerintah hingga akhir tahun hanya akan sebesar Rp 362,9 triliun atau hanya 50,9% dari target,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (10/7).

Baca Juga: Harga SUN Benchmark Rekor, Kenaikan Harga Diprediksi Masih Berlanjut

Dengan pengurangan penerbitan SBN tersebut, maka realisasi pembiayaan utang tahun ini hanya akan mencapai Rp 406,4 triliun atau 58,4% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan lainnya diperkirakan melonjak tajam menjadi Rp 229,7 triliun, meningkat 34.330,9% dari target yang sebesar Rp 700 miliar.

Sehingga, outlook pembiayaan anggaran  di akhir tahun akan mencapai Rp 486,4 triliun, turun 17,7% atau 81,3% dari target APBN.

Total realisasi pembiayaan anggaran ini dengan memperhitungkan penerbitan SBN lebih rendah Rp 350 triliun dari target APBN.

Kemudian, tambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 156,9 triliun, untuk penurunan pembiayaan utang Rp 100,9 triliun dan kebutuhan pembayaran kewajiban pemerintah Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah yakni untuk membayar kurang Bayar DBH, subsidi pupuk dan kompensasi energi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×