Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyak celah yang rawan tindak pidana korupsi di pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada delapan sektor program yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Sektor pertama, ada di perencanaan & penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Dari area ini, sampai Maret 2021 ada sekitar 24 tindak pidana korupsi dari perencanaan anggaran," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam seminar nasional Sertifikasi dan Penyelamatan Aset BUMN dan Daerah, Selasa (7/12).
Kedua, dari pengadaan barang dan jasa. Nawawi menyebutkan, ada 240 perkara yang ditangani KPK dari tahun 2004 berkenaan barang dan jasa. Ketiga, di sektor perizinan.
Baca Juga: Disambut positif, 57 eks pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diangkat jadi ASN Polri
Keempat, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kelima, manajemen aparatur sipil negara (ASN). Keenam, optimalisasi pajak daerah.
Ketujuh, manajemen aset daearah. Kedelapan, tata kelola keuangan desa.
“Di KPK tercatat sampai ribuan laporan mengenai dana desa, dan itu kita teruskan kepada kementerian terkait kepada APH-APH (aparat penegak hukum) untuk memberikan perhatian kepada ini,” kata Nawawi.
Ia menambahkan, delapan ruang yang diintervensi KPK berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. “Semua ini didasari dari hasil penindakan dari KPK, sehingga 8 ruang ini yang menurut kami coba dibangun sistem, pengelolaan, dan lain sebagainya untuk lebih diperkuat ke depannya. Itu yang dilakukan kedeputian koordinasi dan supervisi ini,” jelasnya.
Baca Juga: Mahfud MD sebut KPK setor Rp 120 miliar ke kas negara dan selamatkan Rp 592 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
