Kinerja dan Ekspansi TPMA Tidak Terdampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Batubara

Selasa, 04 Januari 2022 | 07:15 WIB   Reporter: Arfyana Citra Rahayu
Kinerja dan Ekspansi TPMA Tidak Terdampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Batubara


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di awal 2022, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi melarang kegiatan ekspor batubara mulai dari tanggal 1-31 Januari 2022. Direktur PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), Rudy Sutiono melihat, kebijakan ini tidak memberikan dampak bagi perusahaan. 

Rudy mengatakan, armada TPMA fleksibel untuk melayani domestik dan transhipment sehingga armada dapat dialihkan untuk mengangkut cargo domestik. Adapun kontrak-kontrak yang diraih TPMA adalah untuk pengangkutan antar pulau dalam negeri serta transhipment

"Kebijakan pemerintah mungkin hanya bersifat sementara dan ditinjau berkala, jadi kami yakin harusnya tidak sampai satu bulan kebutuhan batubara PLN akan sudah normal lagi," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (3/1). 

Baca Juga: Siapkan Investasi US$ 250 Juta, Trans Power Marine (TPMA) Bidik Jasa Angkutan Nikel

Karena tidak terdampak pada aktivitas bisnis TPMA, tentu kebijakan ini juga tidak menghambat rencana ekspansi Transpower Marine. Di tahun ini, TPMA berencana untuk menambah dua sampai tiga set kapal dengan investasi Rp 150 miliar sampai dengan Rp 200 miliar. Selain itu, Transpower Marine juga sedang menjajaki Joint Venture (JV) untuk pengangkutan biji nikel. 

Melansir catatan Kontan.co.id sebelumnya, Trans Power Marine  bersama dengan PT Pacifik Pelayaran Indonesia (PPI) dan T&J International Holding Limited (TJI) telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk bekerja sama pengangkutan barang curah antara lain nikel dan batu bara pada tanggal 23 Desember 2021 sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 29 Oktober 2021.

Kerja sama ini diwujudkan melalui PT Trans Logistik Perkasa (TLP) yang direncanakan akan membeli lebih kurang 60 set kapal tunda dan tongkang secara bertahap untuk kebutuhan pengangkutan biji nikel.

 

 

Aksi ini juga dilakukan sebagai upaya mendukung kebutuhan batubara smelter di area Indonesia Bagian Tengah termasuk Sulawesi Tengah dan Indonesia Bagian Timur termasuk Maluku. TLP juga kemungkinan membeli beberapa unit mother vessel yang akan dikhususkan melayani kedua daerah tersebut.

Rudy mengatakan, pengangkutan nikel ini menjadi salah satu strategi jangka panjang karena nikel salah satu komoditas primadona saat ini. Di sisi lain, pemerintah mendukung untuk  pabrik smelter di Indonesia sebagai upaya meningkatkan ekspor Indonesia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .

Terbaru