Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN akan melakukan pembenahan dana pensiun milik BUMN. Tujuannya untuk menjamin hak-hak para pensiunan BUMN bisa diterima.
Sepertinya pemerintah tampak trauma dengan temuan tindak pidana korupsi yang terjadi di Asabri maupun Jiwasraya. Oleh karenanya, pembenahan dapen BUMN dirasa mendesak untuk segera dilakukan.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil assessment yang dilakukan oleh dapen-dapen ini.
Baca Juga: OJK Bubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas
Tiko menyadari saat ini memang masih ditemukan beberapa dana pensiun yang memiliki rasio kecukupan dana (RKD) tidak sesuai aturan minimal yaitu 100 yang berarti kurang sehat.
“Saya tidak ingat jumlahnya tapi cukup banyak memang. Nanti kita lihat programnya seperti apa untuk perbaikan supaya RKD-nya sesuai harapan,” ujar Tiko, saat ditemui di BUMN Startup Day 2022 Selasa (27/9).
Dalam rencana merapikan dana pensiun milik BUMN ini sempat disebutkan bakal menggandeng PT Bahana TCW Investment Management. Adapun, Tiko menegaskan bahwa tugasnya bukanlah mengelola investasinya.
“Jadi bukan dikelola semua, tapi mereka yang memberi arahannya,” imbuh Tiko.
Terakhir, Tiko juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang memikirkan dalam rencana menyamakan tujuan investasi ini juga melibatkan pihak swasta.
“Melibatkan pihak swasta juga lah jadi gak monopoli,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
