Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir automatic adjustment tahun anggaran 2022. Hal ini diperlukan untuk pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) agar mengurangi kematian hewan ternak dan dampak ekonomi yang lebih besar.
“Selain itu sebagai tindak lanjut dari kesimpulan RDP tanggal 8 Juni 2022, Kementerian Pertanian telah bersurat ke Kementerian Keuangan agar anggaran yang diblokir sebesar Rp 1,17 triliun melalui mekanisme authomatic adjustment dibuka untuk sepenuhnya untuk digunakan bagi PMK,” ucap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (13/6).
Syahrul mengatakan, Kementan telah merancang usulan realokasi (refocussing) anggaran tahun 2022 sebesar Rp 180,78 miliar untuk penanganan PMK.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK Hewan Ternak
Anggaran tersebut dari realokasi internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebesar Rp 80,78 miliar dan eselon I lainnya sebesar Rp 100 miliar.
Sumber realokasi diambil dari Sekretariat Jenderal Rp 13 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Rp 20 miliar, Ditjen Hortikultura Rp 10 miliar, Ditjen Perkebunan Rp 10 miliar, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 25 miliar, Badan PPSDM Pertanian Rp 7 miliar, dan Badan Karantina Pertanian Rp 15 miliar.
“Sementara agar penanganan PMK dapat dilakukan secara luas, berdasarkan kebutuhan anggaran disusun per tanggal 8 Juni 2022 bahwa total anggaran diperlukan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun,” jelas Syahrul.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait refocussing anggaran sebesar Rp 180,78 miliar untuk penanganan PMK.
Ia bilang, impor vaksin PMK sebanyak 800.000 dosis akan diambil dari anggaran refocussing Rp 80,78 miliar di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disetujui Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Sementara, anggaran refocussing sebesar Rp 100 miliar untuk impor 2,2 juta dosis vaksin PMK belum disetujui Ditjen Anggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Nasrullah mengatakan, vaksin nantinya akan disimpan di balai milik Kementan yang berada di Bogor. Selanjutnya vaksin PMK akan didistribusikan sesuai kebutuhan dengan cold storage dan/atau cold chain ke daerah.
“Hari Jumat sore saya bicara dengan perwakilan FAO (Food and Agriculture Organization) dan akan mengupayakan bantuan 110.000 dosis (vaksin PMK) yang rencana diambil dari Vietnam. Belum ada MoU,” ucap Nasrullah.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Ketahui Gejala dan Ciri-ciri Penyakit Mulut dan Kuku Pada Sapi
Direktur Kesehatan Hewan Nuryani Zainuddin mengatakan, terkait cold chain vaksin PMK dalam suhu 2 derajat – 8 derajat celsius. Jika di atas 8 vaksin akan terganggu efektivitas nya.
Lalu, terkait dengan obat obatan, Nuryani mengakui saat ini stok obat – obatan sudah menipis. Seperti antipiretik dan antibiotik yanga ada tetapi untuk mengcover 18 provinsi dinilai tidak bisa mencukupi.
“Kami sementara ini sedang melakukan pengadaan terkait dengan obat obatan ini berdasarkan hasil refocussing dari dalam Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri tidak besar tapi mudah mudahan bisa menyambung sambil menunggu anggaran selanjutnya,” ucap Nuryani.
Lebih lanjut Nuryani mengatakan, Indonesia mendapatkan bantuan desinfektan sebanyak 900.000 kilogram untuk membantu penanganan PMK. Serta sejumlah alat pelindung diri (APD) yang sudah diserahterimakan kemarin.
“Dan itu yang kami support kepada beberapa provinsi yang tertular,” tutur Nuryani.
Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka meminta Kementan terus meningkatkan kinerja dalam penanganan PMK. Termasuk mengganti hewan ternak milik peternak yang dimatikan jika terkena PMK.
“Kami meminta dilakukan penggantian bagi ternak yang terkena PMK,” ucap Suhardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
