Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.
Dalam rangka memperoleh kepastian tersebut, pada November 2021 Kementerian Agama telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan lembaga lainnya. Yaitu Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan, Abdullatif AlSyeikh pada 20 November 2021.
Gubernur Mekkah Pangeran Khalid bin Al Faisal sekaligus sebagai Penasehat Raja Salman dan Gubernur Mekkah sekaligus sebagai Ketua Komite Pusat Haji Arab Saudi. Pertemuan dilakukan pada 21 November 2021. Lalu, Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fauzan Al Rabeah pada tanggal 22 November 2022.
“Hasil dari koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa sampai dengan saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada 1443 H/2022 belum dapat diperoleh,” ujar Zainut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (13/1).
Baca Juga: Kemenag: Sebanyak 1.023 Jemaah Umrah Telah Diberangkatkan ke Arab Saudi
Zainut menerangkan, salah satu persiapan penyelenggaraan ibadah haji adalah dilakukannya MoU tentang jumlah kuota haji. Dalam kondisi normal dan memperhatikan pengalaman tahun yang lalu, MoU tentang kuota haji dilakukan pada bulan Robiul Awwal sampai dengan Robi’atssani.
“Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun pemerintah Arab Saudi menyampaikan belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 masehi,” terang Zainut.
Zainut menyebut, waktu tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan kalender hijriyah dan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 1443H/2022 (kloter pertama) akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa’dah atau tanggal 5 Juni 2022.
Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 hanya berkisar lima bulan. “Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus dilakukan,” ucap Zainut.
Lebih lanjut Zainut memaparkan skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat sampai dengan saat ini wabah Covid-19 belum berakhir ditandai dengan munculnya varian baru omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022 dengan tiga opsi. Yaitu kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji.
Baca Juga: Umrah Dibuka, ABT Travel Teken Kontrak Hotel Baru di Mekah dan Madinah
“Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama (kuota penuh). Kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun – tahun sebelumnya,” jelas Zainut.
Zainut menyatakan, jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 H/2020 yang telah melunasi Bipih maupun yang belum sempat melunasi Bipih, serta tidak melakukan pembatalan hajinya.
“Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022, kami telah menyusun anggaran operasional haji tahun 1443 H/2022 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan dengan beberapa asumsi kuota haji,” pungkas Zainut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
