Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan akan membutuhkan Rp 49,11 triliun untuk pembayaran selisih harga biodiesel dan solar program mandatori B30 tahun ini.
"Proyeksi pembayaran selisih harga indeks pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP Solar sebesar Rp. 49,111 triliun," ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman kepada Kontan.co.id beberapa waktu lalu.
Anggaran tersebut dibutuhkan dengan target penyaluran B30 sebesar 9,2 juta kiloliter tahun ini.
Eddy mengakui, proyeksi pembayaran selisih harga tersebut melonjak dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, menurutnya realisasi pembayaran biodiesel di 2020 sebesar Rp 28,09 triliun untuk penyaluran biodiesel sebanyak 8,4 juta kiloliter.
Baca Juga: BPDPKS alokasikan Rp 5,56 triliun untuk peremajaan sawit rakyat 2021
"Proyeksi pembayaran program B30 di tahun 2021 meningkat tajam disebabkan karena tingginya harga CPO/Biodiesel sedang harga solar kenaikannya relatif kecil sehingga sehingga selisih harga biodiesel dan harga solar semakin besar," terang Eddy.
Eddy juga mengatakan BPDPKS siap untuk membayar selisih harga biodiesel tahun ini. Desember lalu, BPDPKS memproyeksi bahwa pihaknya bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit hingga Rp 45 triliun di 2021. Namun, dana ini bisa didapatkan bila harga CPO terus bertahan tinggi di tahun mendatang.
Mengingat harga CPO yang fluktuatif, BPDPKS membuat beberapa proyeksi besaran dana yang bisa dihimpun dengan harga paling rendah hingga paling tinggi.
Bila harga CPO bertahan tinggi atau seperti harga referensi Kemendag di Desember US$ 870 per ton, maka BPDPKS optimistis bisa menghimpun dana Rp 45 triliun, sementara, bila harga CPO cukup moderat di 2021, diperkirakan BPDPKS bisa menghimpun dana sekitar Rp 36 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
