Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu opsi pemerintah dalam menekan angka kasus harian Covid-19.
Di tengah, peningkatan kasus harian akibat pandemi Covid-19 khususnya varian delta, pemerintah menerapkan PPKM Darurat dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 alias sekitar tiga minggu.
Namun, berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terungkap rencana pemerintah untuk melakukan PPKM Darurat selama 4 minggu hingga 6 minggu untuk menahan penyebaran kasus.
“PPKM Darurat selama 4 - 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” ujar bahan paparan yang diterima Kontan.co.id, Senin (12/7).
Baca Juga: Soroti keuangan PLN, ReforMiner Institute: Perlu ada perubahan kebijakan
Tentu ini akan memberi dampak pada perekonomian. Tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan akan melambat sehingga pemulihan ekonomi akan tertahan. Perkiraannya, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan akan melambat ke kisaran 4,0% hingga 5,4% yoy.
Untuk itu, pemerintah akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 ini ke perekonomian.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan refokusing maupun relakoasi anggaran untuk mendukung pendanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 31 triliun.
Anggaran ini diambil dari anggaran belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun. Proses ini akan diselesaikan dalam bulan ini.
Selain dukungan dari anggaran, pemerintah juga akan melakukan akselerasi program vaksinasi serta meningkatkan kesiapan sistem kesehatan dalam hal fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menyukseskan PPKM Darurat.
Selanjutnya: Sedih! Skenario buruk lonjakan 40.000 kasus corona di Indonesia akhirnya terjadi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
