Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kembali menegaskan komitmennya kepada komunitas global untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 pada gelaran Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow.
Delegasi dari KADIN turut serta mendampingi Pemerintah Indonesia dalam kesempatan COP26 ini sebagai perwakilan sektor swasta nasional. Terkait target Net Zero Emission, sektor ketenagalistrikan Indonesia mendapatkan sorotan yang cukup banyak dari beberapa perwakilan negara dan bisnis selama minggu pertama COP26.
Terkait transisi energi, Ketua Komite Tetap KADIN Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Muhammad Yusrizki menyampaikan pandangannya bahwa sektor swasta siap berlari kencang untuk mendukung akselerasi transisi energi, apalagi transisi energi sudah menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam kerangka mitigasi emisi karbon.
Yusrizki menjelaskan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 merupakan tonggak yang telah dinanti oleh sektor swasta yang bergerak di industri EBT karena memprioritaskan penambahan kapasitas dari pembangkit EBT.
Baca Juga: Medco Energi (MEDC) kawal 4 proyek migas, ditargetkan on stream 2022 dan 2023
"Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) juga telah menyampaikan rencana kerja mereka melalui kerangka Energy Mechanism Transition untuk mematikan PLTU batu bara lebih cepat dari usia teknisnya," ujarnya sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan resmi, Rabu (10/11).
Dalam konteks transisi energi, Yusrizki menambahkan sudah saatnya sektor-sektor pendukung lain, yang merupakan enabler dari sektor ketenagalistrikan turut mengambil bagian dalam agenda transisi energi.
Ia mengatakan, sektor swasta yang bergerak di ketenagalistrikan telah lebih dulu memulai learning curve mereka, tetapi membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain untuk bisa menjalankan agenda transisi energi nasional.
Ia juga memberikan contoh sektor perbankan yang sudah harus berbenah dan mulai mengadopsi pola pandang yang lebih akomodatif terhadap transisi energi. "Misalnya untuk PLTS Atap. Kementrian ESDM telah memulai dengan melakukan revisi atas peraturan ekspor-impor PLTS Atap on-grid untuk mendorong tumbuhnya PLTS Atap. Terkait dengan sektor jasa keuangan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mendukung regulasi PLTS Atap ini dengan produk dan layanan jasa keuangan?” tambahnya.
Jasa keuangan global telah lama melakukan alignment terhadap sektor tenaga listrik EBT, tidak hanya dari sisi pembangkitan tetapi juga dari sisi transmisi dan distribusi.
Baca Juga: Investasi Depo Logistik Terpadu Dawuan di lahan Tommy Soeharto sudah capai Rp 2 M
Ia menilai banyak sekali varian produk jasa keuangan yang dirancang tepat guna untuk mendukung pengembangan EBT. Harus diakui, banyak pendanaan dari luar negeri yang menunggu tumbuhnya pasar EBT di Indonesia dan sangat disayangkan apabila perbankan nasional hanya bersifat pasif dan tidak mengembangkan skillset yang dibutuhkan untuk dapat melihat sektor ketenagalistrikan EBT sebagai portofolio investasi yang menjanjikan.
Menurutnya, perlu diingat bahwa gelombang transisi energi ini tidak hanya akan terjadi dalam dua, tiga atau lima tahun ke depan, tetapi hingga puluhan tahun. Dengan demikian, saat ini adalah waktu tepat bagi perbankan untuk ikut serta berlari Bersama sektor swasta mendukung agenda transisi energi Pemerintah.
