Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tidak menentu. Data tersebut didapatkan dari Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter International atau International Monetary Fund (IMF).
Ditemui awak media seusai rapat, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang tertekan perekonomiannya. Sehingga Indonesia bukan termasuk dari 60 negara tersebut.
Namun, dirinya mengingatkan bahwa Indonesia perlu berhati-hati dengan kondisi global yang tidak menentu dan adanya tekanan global. Febrio juga bersyukur karena Indonesia berada dalam kondisi yang aman dari sisi perekonomiannya.
"Ini kita harus hati-hati, jangan pula kita gegabah, artinya kondisi perekonomian kita saat ini terlihat sangat baik dibandingkan negara lain. Kita syukuri, dan tentunya kita harus waspada," ujar Febrio kepada awak media di komplek parlemen, Selasa (14/6).
Baca Juga: Seorang Perdana Menteri Mohon-Mohon ke Jokowi Supaya Dikirimi Minyak Goreng
Berbagai kebijakan juga telah dilakukan pemerintah untuk meredam ketidakpastian tersebut. Seperti beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran energi sekitar Rp 350 triliun guna menambah subsidi dan juga kompensasi akibat kenaikan harga minyak dunia.
"Itu keputusan yang sangat strategis. Kalau tidak kita lakukan itukan inflasi berarti naik," tuturnya.
Febrio mengatakan, apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan maka Inflasi di dalam negeri berpotensi akan meningkat. Selain itu, kebijakan tersebut juga berdampak positif karena daya beli masyarakat dapat terjaga.
Baca Juga: RI Incar Perluasan Pasar Ekspor CPO dan Minyak Goreng ke Pakistan
"Inflasi kita sekarang masih sangat terkendali di 3,5%. Banyak negara kita lihat sudah 10% bahkan 20%, dan itu menimbulkan gejolak sosial yang tidak murah biayanya," tegas Febrio.
Oleh karena itu, menurutnya dalam pengelolaan resiko bukan hanya dalam konteks keuangan negara saja, melainkan juga bagaimana keuangan negara itu digunakan dalam menjaga daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
