Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, meningkatnya permintaan pada momentum Hari Raya Idul Adha merupakan siklus tahunan. Oleh sebab itu pemerintah harus memastikan pasokan aman dan terjangkau sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan melonjaknya harga.
"Kita bersama seluruh stakeholders tentunya terus memantau pergerakan pasokan dan harga pangan, juga melakukan intervensi di lapangan melalui serangkaian kegiatan antara lain gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan jelang Idul Adha," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Senin (19/6).
Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
Baca Juga: Menpan-RB Indikasikan Libur Idul Adha Jadi 3 Hari, Tanggal Berapa Saja?
Sejak awal 2023 hingga saat ini NFA telah memfasilitasi GPM di 28 Provinsi dan 117 kabupaten/kota dengan frekuensi mencapai 215 kali kegiatan GPM.
GPM ini akan terus ditingkatkan frekuensinya hingga menjelang Idul Adha dengan mengelar GPM serentak di H-3 di 290 lokasi di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencakup beragam komoditas seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan minyak goreng yang didistribusikan dari daerah surplus ke daerah defisit. Total distribusi di tahun 2023 mencapai 1.200 ton.
Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam membangun sinergi keterjangkauan pangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Kerja sama ini penting untuk didorong agar terbangun konektivitas antardaerah dan setiap daerah mampu memetakan potensi pangannya dan memiliki exit strategy mengatasi dinamika inflasi pangan dan tantangannya. Kita mendorong hal tersebut melalui Rakornas pengendalian inflasi yang secara rutin digelar Kemendagri, peran daerah dalam menjaga ketahanan pangan kita kuatkan," ujarnya.
Instrumen lainnya yang juga menjadi penopang dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat adalah dengan disalurkannya bantuan pangan beras, daging ayam, dan telur ayam kepada masyarakat berpendapatan rendah dan keluarga berisiko stunting.
Saat ini Perum Bulog tengah menggelontorkan bantuan beras tahap ketiga mencapai 67,9% atau terealisasi 14,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21,353 juta KPM di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah akan Impor 1 Juta Ton Beras dari India
Sementara untuk bantuan daging ayam dan telur ayam yang dikelola ID FOOD untuk tahap pertama telah mencapai 93,1% atau 1,346 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari total 1,464 juta KRS di 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi.
Adapun untuk daging sapi yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada momentum Idul Adha, dipastikan dalam kondisi yang cukup.
Kebutuhan daging sapi bulan Juni mencapai 240.000 ton yang dipenuhi dari stok carry over bulan sebelumnya sebesar 62.500 ton. Jumlah tersebut ditambah potensi produksi daging sapi/kerbau lokal dan bakalan sebanyak 779.700 ekor atau setara dengan 137.500 ton.
Kemudian tambahan dari pengadaan luar negeri sebesar 69.900 ton, sehingga di akhir Juni 2023 stok daging sapi/kerbau masih surplus sekitar 29.700 ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
