Ini Hasil Pertemuan Mendag dan Mendes Soal Kopdes Merah Putih vs Ritel Modern

Jumat, 27 Februari 2026 / 02:58 WIB

ILUSTRASI. Mendag Budi Santoso buka suara soal masa depan ekonomi desa. (KONTAN/Chelsea Anastasia)

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah membicarakan soal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

"Sudah kemarin (bertemu Mendes)," kata Budi saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kopdes Merah Putih untuk Percepat Distribusi Desa

Dari pertemuan tersebut, Budi meyakini Kopdes Merah Putih bertujuan memberdayakan ekonomi desa dengan mempercepat distribusi barang kepada masyarakat setempat.

Menurutnya, koperasi desa yang sudah ada di berbagai daerah ingin lebih mendekatkan jalur distribusi kepada konsumen desa sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan harga lebih terjangkau.

"Jadi, koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa," ujarnya.

Peluang Kolaborasi dengan Ritel Modern

Alih-alih menjadi pesaing ritel modern, Budi menilai Kopdes Merah Putih justru memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.

"Nah ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor, untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa," jelasnya.

Skema kolaborasi ini dinilai dapat memperluas akses produk sekaligus memperkuat peran koperasi desa sebagai simpul distribusi lokal.

Bisa Jadi Minimarket hingga Klinik Desa

Budi juga menyoroti sejumlah kelebihan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut koperasi desa dapat berfungsi layaknya minimarket dengan variasi produk yang lebih luas.

"Misalnya, KDMP itu kan banyak juga yang menjual alat-alat pertanian, pupuk, obat-obatan. KDMP juga bisa berfungsi sebagai apotek, sebagai klinik," katanya.

Dengan fungsi tersebut, koperasi desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Tonton: Essential Oil dan Paru-paru: Manfaat atau Bahaya?

Perizinan Ritel di Tangan Pemda

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa perizinan ritel modern bukan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah.

“Sesuai peraturan perundangan, perizinan untuk retail modern diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujarnya.

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk menyesuaikan pengembangan koperasi desa secara proporsional dan berkelanjutan.

“Karena koperasi desa milik desa, sehingga apa pun yang dihasilkan, untuk kemakmuran masyarakat desa atau pemerintah desa,” pungkas Budi.

Ke depan, sinergi antara koperasi desa, ritel modern, dan pemerintah daerah akan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan nasional.