Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, rencananya MRT dan LRT itu akan dibangun di lima kota, yakni Bandung, Bali, Medan, Surabaya, dan Makassar.
Kelima proyek itu rencananya akan didanai lewat skema Sovereign Wealth Fund (SWF). Sejumlah kalangan pun menyambut kebijakan tersebut, termasuk dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon mengungkapkan, rencana untuk membangun sistem angkutan umum massal memang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Khususnya untuk enam wilayah metropolitan, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar.
"Itu sudah melalui proses perencanaan, dan memang sudah prioritas untuk membangun sarana angkutan umum massal, baik yang berbasis bus atau berbasis rel," ungkap Harya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (15/3).
Dalam RPJMN tersebut, pendanaan proyek tak hanya berasal dari APBN maupun APBD. Sehingga, pilihan untuk menggunakan dana dari skema SWF lewat Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) bisa dilakukan dan prospektif untuk membangun infrastruktur transportasi massal.
Baca Juga: Mangkrak 17 tahun, Menko Luhut percepat pembangunan pelabuhan Adikarto Kulon Progo
Pembangunan infrastruktur transportasi publik bukan hanya memberikan dampak ekonomi sesaat, ketika pengerjaan konstruksi. Secara jangka panjang, transportasi publik perlu disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduknya, supaya ekonomi bisa tumbuh tanpa menciptakan kemacetan.
"Kami menyambut baik kalau didanai melalui skema LPI, karena di RPJMN sudah membuka pintu untuk pendanaan selain APBN dan APBD. Investasi pembangunan (transportasi massal) sangat diperlukan untuk kota-kota besar," kata Harya.
Namun, rencana itu bukan tanpa catatan. Harya menegaskan, pembangunan MRT maupun LRT bukan lah solusi yang bisa berdiri sendiri. Angkutan umum massal berbasis rel tetap harus terintegrasi dengan jaringan transportasi massal berbasis bus atau Bus Rapid Transit (BRT).
Sebelum mendapatkan pendanaan untuk proyek MRT dan LRT itu, Harya menyarankan agar kota-kota tersebut lebih dulu membangun sistem transportasi berbasis bus yang nantinya bisa terintegrasi. Hal ini dinilai penting untuk menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Kalau pun nanti dananya nggak ada, kami harap jangan putus asa kalau dana tidak tercapai. Coba pertimbangkan BRT. Jangan berhenti di jaringan rel, kalau dengan berbasis bus bisa dilakukan, kenapa nggak?" ungkap Harya.
