kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini Alasan Muhammadiyah dan Hipmi Keberatan dengan Rencana Merger BTN Syariah dan BSI


Selasa, 07 Juni 2022 / 19:00 WIB
Ini Alasan Muhammadiyah dan Hipmi Keberatan dengan Rencana Merger BTN Syariah dan BSI

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -

 JAKARTA. Rencana merger Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN dengan PT Bank Syariah Tbk (BSI) mendapat tanggapan berbagai pihak. Di antaranya datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan PP Muhammadiyah.

Ketua Hipmi Syariah Ibnu Riyanto menilai rencana merger tersebut akan melemahkan sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN Syariah. Selama ini, BTN Syariah fokus membantu pemerintah di sektor ini.

"Salah satunya dalam menyalurkan KPR FLPP atau Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ibnu, dalam keterangan resmi, Senin (6/6).

Ia tidak memungkiri sebagian besar penjualan sektor perumahan membutuhkan dukungan bank baik melalui KPR ataupun KPA. Sebaliknya, BSI tidak fokus dalam pembiayaan perumahan sehingga penggabungan ini dikhawatirkan akan memperlambat sektor ini. 

Akibatnya, BSI dinilai belum siap secara sistem maupun program. Bahkan, kata Ibnu, aksi korporasi ini juga dikhawatirkan akan menghilangkan semangat kompetisi dalam lingkungan perbankan syariah yang berakibat bisnis melambat baik dari sisi produk dan kebijakan.

Baca Juga: BSI Akan Jadi Satu-satunya Bank BUMN Syariah, Menteri BUMN: Tak Akan Ada Monopoli

Sementara itu, PP Muhammadiyah menilai merger tersebut akan mengancam program BTN Syariah dalam pemberdayaan UMKM.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, menyebut BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi aset yang lebih fokus melayani korporasi dan pengusaha level menengah.

"Kepedulian BSI dalam mendukung permodalan pelaku usaha kecil, mikro dan ultra mikro sangat kurang," ungkap Anwar.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya mengarahkan bank syariah milik negara ini untuk fokus pada pemberdayaan UMKM. Sementara untuk bank-bank swasta yang ada bisa lebih fokus pada usaha besar dan menengah.

Menurutnya, tanpa komitmen pemerintah mendorong bank syariah fokus di UMKM maka kesenjangan ekonomi akan semakin melebar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengusaha level korporasi akan semakin kaya, sementara UMKM akan jalan di tempat bahkan menurun.

Atas dasar itu, Anwar menolak akuisisi BTN Syariah oleh BSI. Sebenarnya, ia tidak mempermasalahkan jika BTN Syariah masih menjadi bank kecil asalkan tetap komitmen mendukung UMKM di sektor properti.

“Bila BTN Syariah diakuisisi oleh BSI, maka harapan kita untuk mendorong pengusaha kelas bawah untuk naik kelas ke kelas menengah, tentu akan menjadi sulit karena BSI nya akan lebih bias kepada usaha besar dan menengah,” ujarnya.

Baca Juga: Hipmi Syariah Menentang Rencana Merger BTN Syariah Ke BSI

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencananya untuk mendorong penggabungan BTN Syariah demi memperkuat serta memperbesar kapitalisasi pasar BSI. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id pada 25 Februari 2022 lalu.

“Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” kata Erick.

Erick juga berharap BSI dapat meningkat produktivitas industri halal di Indonesia yang saat ini belum masuk lima besar dunia. Sayangnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi belum mau memberi tanggapan terkait aksi merger ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×