Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan menteri keuangan Chatib Basri ternyata setuju jika pemerintah menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Terlebih setelah HET minyak goreng dicabut, pemerintah lebih memilih dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).
“Ini saya nyatakan benar karena beban dari BLT itu lebih kecil dibandingkan dengan subsidi dari seluruh barang. Bayangkan kalau seluruh minyak goreng di subsidi atau seluruh BBM-nya di subsidi, itu yang kaya juga menikmati. Tetapi kalau dia targeted, maka yang menikmati,” tutur Chatib dalam Indonesia Macro Economic Outlook 2022, Senin (4/4).
Saat ini, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp 6,15 triliun untuk 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta pedagang kaki lima yang menggunakan minyak goreng dalam penjualannya.
Chatib bilang, bahkan jika BLT ini targetnya dinaikkan menjadi 60 juta orang, dana yang dikeluarkan pun tidak akan sebesar saat menanggung subsidi energi.
Baca Juga: Chatib Basti: Meski Pertamax Naik, Pemerintah Masih Nombok
“Jadi langkah pemerintah sudah benar dengan mengikuti harga pasar, kemudian memberikan BLT,” kata mantan menteri keuangan tersebut.
Adapun, Chatib mengatakan, pengendalian harga (price control) bahkan tidak bisa diterapkan di berbagai negara di Dunia. Sebab, Ketika dilakukan maka barangnya akan hilang di pasaran.
Ia menjelaskan, kontrol harga dengan memberlakukan HET akan menimbulkan kelangkaan, dan ini sempat terjadi beberapa waktu lalu saat HET ditetapkan di bawah biaya produksi yang sudah tinggi, maka barang hilang dari peredaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
