ICW nilai vonis mantan mensos Juliari Batubara tidak masuk akal

Selasa, 24 Agustus 2021 | 07:45 WIB   Reporter: Vendy Yhulia Susanto
ICW nilai vonis mantan mensos Juliari Batubara tidak masuk akal


KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 dinilai ICW tidak masuk akal.

Sekedar mengingatkan, kemarin, Ketua Majelis Hakim Muhammad Danis menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kepada Juliari.

Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 (Rp 14,59 miliar). Apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan maka harta benda terdakwa akan dirampas.

“Apabila harta benda nya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar Majelis Hakim.

Kemudian, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Baca Juga: Mantan Mensos Juliari Batubara divonis 12 tahun bui, lebih tinggi dari tuntutan KPK

Sebagai informasi, Majelis Hakim menyatakan, Juliari terbukti menerima uang Rp 14,7 miliar yang diterima pada periode Mei 2020 – November 2020.

Selain itu, Majelis Hakim menyebut, salah satu pertimbangan yang meringankan eks Mensos Juliari dinilai cukup menderita setelah mendapatkan cacian hingga hinaan dari masyarakat sebelum adanya putusan/vonis hukuman pengadilan.

Menanggapi hal itu, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Menteri Sosial itu benar-benar tidak masuk akal dan semakin melukai hati korban korupsi bansos.

“Betapa tidak, melihat dampak korupsi yang dilakukan oleh Juliari, ia sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di dalam penjara,” ujar Kurnia saat dikonfirmasi, Senin (23/8).

Bagi ICW, ada empat argumentasi yang dapat disampaikan untuk mendukung kesimpulan bahwa Juliari harus dihukum seumur hidup penjara. Pertama, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat.

Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, terhadap masyarakat.

Ketiga, hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.

Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Berangkat dari hal ini, maka semakin lengkap kebobrokan penegak hukum, baik KPK maupun pengadilan, dalam menangani perkara korupsi bansos,” ujar Kurnia.

Baca Juga: Anggaran perlinsos tahun depan turun 12,4%, ini kata Mensos Risma

Lebih lanjut Kurnia mengatakan. alasan meringankan yang dibacakan majelis hakim pengadilan tipikor kepada Juliari P Batubara terlalu mengada-ngada. Betapa tidak, majelis hakim justru menyebutkan Juliari telah dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat.

“Ekspresi semacam itu merupakan hal wajar, terlebih mengingat dampak yang terjadi akibat praktik korupsi Juliari. Bayangkan, praktik suap menyuap itu dilakukan secara sadar oleh Juliari di tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat ambruk karena pandemi Covid-19,” jelas Kurnia.

ICW menyebut, cercaan, makian, dan hinaan kepada Juliari tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat karena kesulitan mendapatkan bansos akibat ulah mantan mensos dan kroni-kroninya.

“Dari putusan ini masyarakat kemudian dapat melihat bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban kejahatan,” pungkas Kurnia.

 

Selanjutnya: Sejak 2016, PPATK temukan 4.093 transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari

Terbaru