kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.299.000   3.000   0,13%
  • USD/IDR 16.707   -11,00   -0,07%
  • IDX 8.395   57,53   0,69%
  • KOMPAS100 1.168   8,20   0,71%
  • LQ45 854   5,85   0,69%
  • ISSI 291   2,33   0,81%
  • IDX30 444   1,43   0,32%
  • IDXHIDIV20 513   2,30   0,45%
  • IDX80 132   1,04   0,80%
  • IDXV30 138   1,56   1,14%
  • IDXQ30 141   0,50   0,35%

Hingga Oktober, realisasi serapan PEN capai Rp 411,72 triliun


Selasa, 05 Oktober 2021 / 16:15 WIB
Hingga Oktober, realisasi serapan PEN capai Rp 411,72 triliun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan Oktober 2021 sudah mencapai Rp 411,72 triliun atau 55,3% dari pagu Rp 744,77 triliun. 

“Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan,” seperti dikutip dari laporannya, Selasa (5/10).

Airlagga memerinci, realisasi kesehatan sudah digunakan sebesar Rp104,1 Triliun atau 48,4%, realisasi klaster perlindungan sosial sebesar Rp 117,3 triliun atau 62,9%, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp 62,50 triliun atau 53,0%, realisasi klaster dukungan UMKM dan  korporasi sebesar Rp 68,43 triliun atau 42,1%, dan realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp 59,41 triliun atau 94,6%.

Baca Juga: Luhut: Pemerintah akan uji coba penerapan PPKM level 1 (new normal) untuk Blitar

Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp 104,1 triliun tersebut digunakan untuk diagnostik seperti testing dan tracing sebesar 63,2 % atau Rp 2,85 triliun; untuk therapeutic, untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan sebesar 67,6% atau Rp 12,8 triliun dari pagu Rp 18,94 Triliun, dan juga untuk vaksinasi termasuk pengadaan dan pelaksanaannya yakni realisasinya sebesar 38,8% atau Rp 22,38 Triliun.

Sedangkan realisasi dari klaster perlindungan sosial yang sebesar Rp 117,3 triliun antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,2% atau Rp 20,72 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp 29,21 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun.

Lalu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar 51,9% atau Rp 14,94 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun, serta  Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7% atau Rp 5,07 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.

Selanjutnya: Hadapi perubahan iklim, SBY usulkan Indonesia terapkan green economy

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

×