kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Hingga Juni 2021, Intiland Development (DILD) catatkan penjualan Rp 900 miliar


Minggu, 04 Juli 2021 / 08:10 WIB

Penulis: Venny Suryanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif PPN DTP properti hingga Desember 2021. Sebelumnya dalam PMK 21/2021, PPN yang ditanggung pemerintah ini hanya sampai Agustus 2021.

Dalam hal ini pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. 

Menanggapi hal itu, Direktur PT Intiland Development Tbk (DILD) Archied Noto Pradono menyambut positif adanya perpanjangan kebijakan insentif PPN properti hingga Desember 2021. “Tentunya akan berdampak positif terhadap penjualan kami, semua segmen tercatat naik hingga 10%,” kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (2/7). 

Baca Juga: Intiland Development (DILD) bukukan pendapatan Rp 551 miliar di kuartal I-2021

 

Adapun tercatat sampai dengan Juni 2021, DILD telah mencatat total penjualan yang di raih lewat adanya diskon PPN mencapai Rp 900 miliar. 

“kita harapkan akan lebih bagus karena konsumen lebih punya waktu dan kesempatan untuk menyiapkan dana serta kami developer untuk rumah stock on progress bisa ada tambahan waktu untuk jadwal serah terima,” tutup dia. 

Selanjutnya: Hingga tengah Juni, Intiland Development (DILD) catatkan pra penjualan Rp 947 miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

×