Hanya karena sisakan makanan, warga Korea Utara akan dihukum

Kamis, 12 November 2020 | 15:20 WIB Sumber: Kompas.com
Hanya karena sisakan makanan, warga Korea Utara akan dihukum

ILUSTRASI. ilustrasi. Kejam, hanya sisakan makanan, warga Korea Utara akan dihukum. KCNA via REUTERS

KONTAN.CO.ID - Pyongyang. Pemerintah Korea Utara bakal semakin kejam terhadap warganya. Pemimpin Korea Utara ( Korut) Kim Jong Un dilaporkan bakal memberi hukuman ke warganya yang masih menyisakan makanan.

Keputusan itu dibuat oleh Partai Buruh Korea di tengah kesulitan Pyongyang memberi makan rakyatnya karena berbagai bencana alam tahun ini. Dalam arahan yang dikeluarkan partai, pemerintah mengancam bakal memberi "hukuman yang kuat" bagi siapa pun yang dianggap gagal melindungi ekonomi negara.

"Bentuk kegagalan melindungi kameradnya adalah menyisakan makanan dan membuangnya," demikian arahan yang dibuat Partai Buruh.

Ancaman itu muncul setelah setelah pada Agustus hingga September, tiga badai menghantam Korea Utara. Menyebabkan kerusakan pada sawah. Bencana alam itu menyebabkan ekonomi Korea Utara makin menderita, setelah mereka dilanda sanksi internasional dan pandemi virus corona.

Baca juga: Promo Tupperware November 2020 botol minum, ada produk baru diskon 18%

Sekutu sekaligus negara tetangga China bergerak cepat dengan mendonasikan padi dan 550.000 ton pupuk untuk mengerek hasil sawah Pyongyang. Sumber internal Korea Utara kepada Radio Free Asia mengungkapkan, komite pusat partai sudah memerintahkan warga agar ikut mencari solusi.

Selain itu, mereka diharuskan mulai menggalakkan sistem penyimpanan makanan, di mana perintah itu juga bertujuan melindungi sistem sosialis mereka. "Perintah itu juga berisi peringatan bahwa pemerintah tak segan melakukan penindakan jika ada yang ketahuan membuang makanannya," kata si sumber.

Sumber yang tinggal di Provinsi Hamgyong Utara itu menyoroti penurunan panen biji-bijian, bakal menyulitkan pemerintahan Kim Jong Un memberi makan rakyatnya. Sejak Januari, pemerintah menghentikan segala kegiatan perdagangan karena virus corona, termasuk juga dengan "Negeri Panda".

Editor: Adi Wikanto
Terbaru