Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar setiap kepala daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten untuk melakukan pengecekan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah.
Hal tersebut merupakan antisipasi dalam menghadapi puncak fenomena kekeringan atau El Nino yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi mulai Agustus hingga Oktober nanti.
Tito mengatakan dampak El Nino sudah dirasakan oleh negara-negara lain saat ini. Misalnya saja di India, Tito mengatakan sudah terjadi kekeringan. Sehingga kini India melakukan penutupan ekspor beras mereka.
Baca Juga: Ada El-Nino, Produksi Garam dan Penangkapan Ikan Bakal Meningkat
Tak hanya India, dampak El Nino juga sudah dirasakan seperti di Vietnam dan Thailand. Namun kedua negara tersebut belum menutup keran ekspor mereka, hanya saja dilakukan prioritas untuk konsumsi dalam negeri utamanya bagi produk pertanian mereka seperti beras jenis medium.
Sedangkan untuk ekspor yang masih dilakukan ialah untuk beras premium. Tito mengatakan bahwa ketiga negara tersebut merupakan penyuplai beras impor ke Indonesia.
“Saat ini Badan Pangan, Kemendag dan Bulog sedang kerja keras untuk penuhi stok minimal 2 juta ton sampai akhir 2023 untuk amankan di puncak panas kekeringan Agustus, September, Oktober. Pak Presiden minggu lalu berikan tugas ke Bulog, dan Badan Pangan untuk stok beras,” kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (7/8).
Oleh karena itu ia meminta di tiap daerah mewaspadai dampak El Nino dan juga situasi global, terutama pada pangan seperti gandum, beras, bawang putih yang masih diperlukan dukungan dari impor.
“Untuk itu tiap daerah mohon betul, tiap provinsi kabupaten kota untuk cek betul di pasar-pasar, tempat-tempat distributor dan Gudang Bulog apakah stoknya cukup atau tidak, apakah produksi cukup atau tidak, setidaknya untuk daerah masing-masing,” imbuhnya.
Jika ditemukan ketersediaan pangan tidak mencukupi, Tito meminta kepala daerah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang surplus.
“Terutama daerah defisit, jangan kepala daerah, forkompimda, satgas pangan diam saja, begitu ada kelangkaan, harga naik, bingung,” tegasnya.
Adapun dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah telah disusun strategi, di antaranya monitoring daerah produksi beras yang mengalami kekurangan air.
Kemudian monitoring dan pemetaan daerah yang defisit stok beras yang menyebabkan terjadi kenaikan harga. Selanjutnya dilakukan intervensi terhadap daerah yang mengalami dua kondisi tersebut.
Baca Juga: Ada El Nino, 2.269 Ha Tanaman Padi Terancam Gagal Panen
Kemudian Tito juga meminta telah menugaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan daerah-daerah rawan kekeringan.
Ia juga meminta bantuan Badan Pangan Nasional dan BPS untuk ikut mengecek bagaimana ketersediaan air di tiap wilayah. Pasalnya berdasarkan data BMKG terdapat potensi kekeringan di sejumlah daerah, utamanya di Jawa, Sebagian Sumatra, Kalimantan, NTT dan Sulawesi.
“Saya sudah tugaskan tim Kemendagri, mohon bantuan BPS dan Badan Pangan untuk cek betul daerah mana saja yang betul-betul alami kekurangan air. Perlu ada menyetok air bendungan, waduk, embung, irigasi, sungai atau sumber air yang masih ada. Kita harus antisipasi betul pasokan air,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
