Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang awam disebut Tax Amnesty Jilid II rencananya digelar 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.
Dalam program tersebut, wajib pajak (WP) berkesempatan untuk repatriasi harta dari luar negeri ke dalam negeri, dan juga diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, instrumen Indonesia cukup dalam menampung dana repatriasi.
“Kalau mau disalurkan jadi jangka panjang itu cukup. Dalam konteks penyerapan tidak ada masalah dan kapasitas masih cukup,” ujar Riefky kepada Kontan.co.id, Selasa (28/12).
Baca Juga: Pemerintah Berpotensi Ungkap Ribuan Triliun Kekayaan WP lewat Tax Amnesty Jilid II
Nah, dengan skema ini, Riefky melihat akan membawa dampak positif terhadap pasar obligasi Indonesia, yaitu berkurangnya volatilitas pasar SBN Indonesia.
Apalagi, dana repatriasi yang diinvestasi ini pasti memiliki jangka waktu, alias tidak sedinamis dana yang masuk dari investor asing yang biasanya sangat tergantung dengan sentimen global.
Dengan kata lain, masuknya dana repatriasi ini bisa menambah ketahanan pasar obligasi di tengah ketidakpastian yang timbul akibat tapering off dari bank-bank sentral negara lain dan juga peningkatan suku bunga kebijakan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
