kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45934,39   6,03   0.65%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ekonom: Cukup Banyak Barang Modal yang Belum Bisa Dipenuhi Melalui Domestik


Selasa, 01 Maret 2022 / 07:15 WIB
Ekonom: Cukup Banyak Barang Modal yang Belum Bisa Dipenuhi Melalui Domestik

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat kritikan dari Duta Besar Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan Pemerintah Indonesia soal kegiatan impor secara global.

“Saya sampaikan cerita itu di hadapan seluruh jajaran kementerian/lembaga serta beberapa kepala daerah dalam sosialisasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri kemarin. Saya ingin pemerintah daerah yang notabene punya “buying power” besar, bisa memanfaatkan potensi pembelian produk,” tulis Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (22/2).

Dalam keterangannya, Luhut ingin pemerintah dapat memanfaatkan potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 1.131,4 triliun melalui belanja barang/jasa dan belanja modal dimana alokasi pemerintah daerah sebesar Rp 532,5 triliun.

Baca Juga: Kementerian ESDM Andalkan Perpres Tarif EBT untuk Genjot Investasi EBT

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor, termasuk belanja pemerintah itu sendiri.

Namun menurutnya, sampai saat ini masih banyak bahan baku ataupun barang modal yang belum dapat memenuhi kebutuhan domestik. “Memang kita harus menyadari bahwa cukup banyak bahan baku ataupun barang modal yang belum kita bisa penuhi melalui domestik,” ujar Josua kepada Kontan.co.id.

Walaupun begitu, Josua mengatakan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan domestik untuk tidak melakukan impor sudah ada dilakukan, seperti kebijakan Dymethil Ether (DME) yang ditujukan untuk mensubtitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ataupun peningkatan kapasitas kilang dan program biodesel untuk mengurangi impor dan belanja infrastruktur mengutamakan produksi baja dalam negeri.

Baca Juga: Kemenperin Dukung Kolaborasi BUMN dan Swasta Mempercepat Ekosistem Kendaraan Listrik

Josua menambahkan, secara umum, kebijakan untuk mendorong pemberdayaan produk domestik dan menekan impor merupakan kebijakan jangka panjang. Hal ini sifatnya struktural seperti bahan baku industri ataupun pangan juga akan sangat bergantung kepada kinerja produksi domestik yang sebenarnya. Sehingga penghematan dari cadangan devisi baru akan terindikasi dari jangka menengah ataupun jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×