DPR Sebut Karut Marut Industri Perunggasan Dalam Negeri Disebabkan Hal ini

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR RI mengkritik karut marutnya tata kelola industri perunggasan yang menyebabkan kerugian di tingkat peternak. 

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendyga hal ini bermula lantaran Kementerian Pertanian (Kementan) tidak pernah mempunyai data akurat soal industri perunggasan. 

Persoalan ini berdampak pada hasil dari kebijakan yang tidak pernah menyelesaikan akar permasalahan yaitu fluktuatifnya harga baik pakan, anak ayam maupun telur. 

"Komisi IV belum melihat perencanaan dan kalkulasi yang matang dari hulu hilir secara komprehensif," kata Sudin dalam Rapat Kerja bersama asosiasi peternak, Senin (18/9). 

Baca Juga: Peternak Ayam Keluhkan Harga Telur Jatuh Tapi Pakan Mahal

Sudin mengklaim pihaknya sudah meminta berulang kali kepada Kementan untuk melakukan perhitungan ulang seluruh aspek yang terkait dengan industri perunggasan. 

Menurutnya perbaikan data ini perlu, mengingat hari ini harga pakan jagung terus mengalami gejolak harga. Perlu kebijakan yang cepat dalam mengatasi persoalan tersebut. 

"Saya sudah sampaikan bahwa seorang pejabat harus punya data kongkrit untuk mengambil kebijakan, saya sayangkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PHK) tidak pernah mendengarkan saya ngomong," tegas Sudin. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Hidayaturrahman mengadu bahwa kenaikan harga pakan jagung telah di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan. 

Baca Juga: Harga Pakan Tinggi, Peternak Minta Pemerintah Evaluasi Harga Jagung Sesuai HAP

Hal ini menyebabkan banyak kerugian di tingkat peternak, karena ongkos produksi terus meningkat, sementara pihaknya mendapat tekanan tidak dapat menaikkan harga telur karena berkaitan dengan isu menjaga inflasi. 

Ia mengatakan karut marut industri perunggasan utamanya soal kenaikan harga pakan jagung ini kerap terjadi namun belum ada solusi yang kongkrit dari pemerintah. 

"Kita mau pemerintah hadir menyediakan pakan jagung sesuai HAP yang di sepakati," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

DPR: Karut Marut Industri Perunggasan Karena Pemerintah Tak Punya Data Akurat

Nasional

Akan Diparipurnakan, DPR Sebut RUU Kesehatan Bahas 12 Poin Transformasi Kesehatan

Investasi

DPR Sebut, Aset Vale Indonesia (INCO) Harus Dicatat di Indonesia, Bukan Negara Lain

Industri

Anggota Komisi VII DPR Sebut Praktik Oplosan LPG 3 Kg Semakin Marak

Nasional

Baleg DPR Sebut Sektor Sandang Belum Dapat Perhatian Pemerintah

Industri

Anggota DPR Sebut Kebijakan Impor Beras Khianati Petani