Ekonomi

DPR janjikan bantuan kepada pensiunan BUMN terkait polis anuitas Jiwasraya

Kamis, 06 Mei 2021 | 10:40 WIB   Reporter: Adrianus Octaviano
DPR janjikan bantuan kepada pensiunan BUMN terkait polis anuitas Jiwasraya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel menemui Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya untuk menerima audiensi. Dalam kesempatan tersebut, forum pensiunan BUMN menceritakan keluhannya mengenai kasus asuransi Jiwasraya.

Forum pensiunan BUMN menilai Asuransi Jiwasraya tidak jelas dan tidak adil dalam melakukan klaim pembayaran kepada para nasabah pensiunan BUMN.

Para pensiunan merasa kecewa karena seolah-olah ditelantarkan baik oleh BUMN ataupun dari Jiwasraya terkait polis anuitas Jiwasraya karena hanya dibayarkan sekitar 22% dari jumlah yang selama ini terkumpul.

Baca Juga: Tugu Insurance bukukan laba Rp 271 miliar pada tahun lalu

"Kami selaku Pimpinan DPR RI berjanji akan membantu dengan maksimal kepada para pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dari Jiwasraya." ujar Sufmi Dasco dikutip dari keterangan resmi, Rabu (5/5).

Pimpinan DPR pun menghimbau kepada kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan di Jiwasraya. Selain itu, kementerian diharapkan bisa mendapatkan solusi terbaik bagi para pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya.

Menurut rencana sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pihak Jiwasraya untuk pemulihan opsi, DPR akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang kementerian  BUMN, direksi Jiwasraya dan Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya.

Baca Juga: Asabri beri santunan Rp 572,9 juta kepada keluarga Mayjen I Gusti Putu Danny

Sementara itu ketua forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya Syahrul Tahir mengatakan wakil ketua DPR RI sangat berempati terhadap permasalahan pemotongan dana pensiun polis anuitas Jiwasraya.

"Kita menargetkan bulan ini dapat keputusan final terkait Jiwasraya, tadi dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI, DPR hanya memberikan persetujuan restrukturisasi Jiwasraya namun tidak pernah DPR menyetujui pemotongan hak pensiunan peserta anuitas keseluruhan kumpulan maupun perorangan." tutup Syahrul.

Selanjutnya: Bisnis asuransi jiwa meningkat pada kuartal I, ini pendorongnya

 

Editor: Tendi Mahadi
Terbaru