Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Arief Prasetyo Adi berharap, akhir tahun 2021 ini pembentukan holding BUMN pangan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Arief menerangkan, setelah proses merger BUMN cluster pangan yang sejenis sudah mendapatkan persetujuan Presiden, proses berikutnya adalah inbreng atau pembentukan Holding BUMN Industri Pangan yang akan dipimpin RNI sebagai Holdingnya.
"Diharapkan akhir tahun 2021 ini sudah dapat persetujuan dari Bapak Presiden, setelah berproses mulai dari pembahasan antar 10 Kementerian dan Lembaga yang dilanjutkan dengan harmonisasi," kata Arief saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (13/12).
Membuat BUMN pangan berjalan efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya disebut menjadi tantangan dalam pembentukan holding BUMN pangan.
Di mana pembentukan holding ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari availability, quality, affordability, dan sustainability, yang selanjutnya akan membuat inklusivitas Petani, Peternak dan Nelayan.
Baca Juga: Pasca merger, PPI gelar townhill meeting perdana menuju integrasi trading logistic
"Tahun 2025 diharapkan Penjualan [keseluruhan BUMN pangan] dapat mencapai lebih Rp 20 triliun. Saat ini kan baru sekitar Rp 14 triliun," ungkapnya.
Digitalisasi dan modernisasi di sektor industri pangan tak ketinggalan dilakukan dalam BUMN pangan. Di antaranya penggunaan IoT, AI dan Aplikasi dalam Pertanian.
"Mulai dari penggunaan drone, Management Asset System, konsolidasi laporan keuangan, Warehouse Management System, Daily Monitoring," kata Arief.
Di sisi hilir baik RNI dan 5 BUMN Pangannya telah menggunakan pemasaran secara digital yaitu e-commerce yang juga bekerjasama dengan beberapa National Main Platform yang ada saat ini.
"Di RNI ada Warung Pangan dari BGR sebelumnya yang saat ini sudah melebur ke PPI. RNI ada Nushinushi dari Rajawali Nusindo anak Perusahaan RNI existing. Warung Pangan itu kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM," jelas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
