Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia masih relatif lebih berdaya dan tahan dalam menghadapi kebijakan pengurangan pembelian obligasi atau tapering Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yakni, The Fed dibandingkan dengan negara lain.
Meski begitu, dia mengatakan pemerintah akan terus waspada karena situasi ketidak pastian ini utamanya dengan adanya Covid-19 yang bisa menyerang kapan saja,
“Namun ini tidak berarti kita akan kehilangan kewaspadaan karena situasi akan sangat volatile, yang berasal dari penyesuaian kebijakan negara-negara maju sebagai akibat tekanan yang sangat tinggi dari inflasi,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual, Selasa (21/12).
Selain itu, seluruh indikator yang dikaji seperti neraca pembayaran, cadangan devisa, utang pemerintah, utang luar negeri, dan inflasi Indonesia menunjukkan kondisi yang belum terdampak kebijakan The Fed.
Baca Juga: Di Tengah Potensi Kenaikan Suku Bunga, Saham Masih Dinilai Menarik
Bendahara negara ini menjelaskan, inflasi di AS yang telah mencapai 6,8% mengharuskan The Fed untuk melakukan tapering yang lebih cepat, dengan mengurangi pembelian surat utang dari yang awalnya akan dikurangi US$ 15 miliar per bulan menjadi akan dikurangi US$ 30 miliar, serta kemungkinan adanya kenaikan suku bunga acuan hingga tiga kali pada tahun 2022.
Maka dari itu, berbagai perubahan kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan dampak terhadap aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market dan berkembang.
Selain itu, setidaknya terdapat beberapa negara yang sudah cukup terdampak dalam dari kebijakan Fed, antara lain Argentina, Mesir, Pakistan, dan Srilanka.
Sri Mulyani bilang, negara-negara tersebut sangat rapuh karena hampir semuanya terdampak, seperti neraca pembayarannya, utang pemerintah, cadangan devisa, inflasi, dan utang luar negeri.
“Namun, beberapa negara yang cukup rapuh di antaranya Brazil dan Turki yang terdampak inflasinya, cadangan devisa, dan utang pemerintahnya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
