Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19, upaya yang bisa dilakukan melalui intervensi perubahan perilaku dan imunisasi.
Maklum, hingga saat ini belum ditemukan obat spesifik yang dapat membunuh virus SARS-Cov. Namun para pakar terus meneliti sifat dan karakteristik virus penyebab pandemi Covid-19.
Menurutnya, imunisasi memberikan dampak langsung berupa perlindungan individu yang mendapatkan vaksin, dan jika berhasil mencakup minimal 75% dari populasi maka akan tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity).
"Dengan begitu, 25% populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit," ujar Brian dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11).
Baca Juga: Pemerintah finalisasi roadmap vaksinasi nasional Covid-19
Menurutnya, ada dua tujuan utama program imunisasi yakni menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan menurunkan kematian (mortalitas). Dia berpendapat, pengembangan vaksin dilakukan untuk menemukan vaksin yang paling efektif dan aman.
Lebih lanjut, Brian bilang hal sama berlaku untuk vaksin Covid-19,. Karena itu, setelah pengujian di ruang laboratorium akan dilakukan uji klinis pada manusia. Vaksin yang lolos Uji klinis tahap dua sudah dapat memberikan gambaran awal bahwa vaksin tersebut adalah efektif dan aman.
Lalu, ujii klinis tahap tiga dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar antara kisaran 1.000-10.000 sehingga efek yang tidak diinginkan ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi sekalipun kecil kemungkinannya, mungkin bisa terdeteksi.
"Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional," jelas Brian.
Brian meminta agar masyarakat tidak ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir. Apalagi proses ini juga melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Dia menjelaskan, prinsip keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun terlibat sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA).
Baca Juga: Ada harapan, vaksin corona Oxford bisa meluncur Desember 2020
Tak hanya itu, BPOM tengah melakukan kunjungan ke Pabrik Sinovac di China untuk melakukan penilaian proses produksi, bersamaan dengan uji klinis tahap tiga yang sedang berlangsung.
"Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut," kata Brian.
Selanjutnya: BPOM: Jika ditemukan risiko keamanan tinggi pada vaksin Covid-19, izin edar dicabut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
