Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.
Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton.
Ia menyebut, hingga 14 Maret 2021 penyaluran beras CBP telah mencapai 131.774 ton. Jumlah tersebut terdiri dari KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) sebanyak 116.767 ton dan tanggap bencana sebanyak 1.031 ton.
“Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3).
Lebih lanjut Budi mengatakan, realisasi pengadaan gabah setara beras dalam negeri sejak sebesar 70.940 ton sejak Januari hingga 14 Maret 2021. Jumlah tersebut terdiri dari CBP sebanyak 37.806 ton dan komersial sebanyak 33.134 ton.
Baca Juga: Pemuda Tani HKTI sebut kebijakan impor beras perlu kehati-hatian
Budi mengatakan, rata-rata penyerapan gabah setara beras pada pekan kedua Maret 2021 sekitar 3.500 ton/hari. Penyerapan ini naik lebih dari dua kali lipat pada pekan sebelumnya yang hanya sekitar 1.500 ton/hari. Sebab itu, Bulog menargetkan, penyerapan Bulog pada masa panen raya CBP nasional sebanyak 390.800 ton Maret-April 2021.
“Harapannya, stok CBP akhir April 2021 sudah berada di atas satu juta ton,” ujar Budi.
Disamping itu, Budi meminta pemerintah me-review kebijakan terkait CBP. Sebab, berkaca pada tahun – tahun sebelumnya, terdapat sebanyak 106.642 ton beras CBP yang mengalami turun mutu. CBP tersebut berasal dari impor beras sebanyak 1,78 juta ton pada tahun 2018.
Budi menilai, pengolahan CBP saat ini hanya aktif di sisi hulu. Akan tetapi, cenderung menurun di sisi hilir. Sebab itu, Ia meminta pemerintah memberi penugasan yang efektif. “Tanpa ada kebijakan penyaluran efektif, maka kebijakan CBP perlu dipertimbangkan kembali sehingga tidak membebani kinerja Bulog finansial dan operasional,” ujar dia.
Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.
Lebih lanjut Ia menyebut, dengan berhentinya program bansos rastra, Bulog mengalami kehilangan penyaluran beras sebanyak 2,6 juta ton setiap tahunnya. “Ini yang menyebabkan beras CBP Bulog sekarang terhenti dan tidak bisa disalurkan karena kita kehilangan pasar hilir sebanyak 2,6 juta ton per tahun sejak akhir 2018,” tutur Budi.
Selanjutnya: Setelah beras, kini pemerintah berikan izin impor daging 100.000 ton
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
