kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.915.000   44.000   2,35%
  • USD/IDR 16.400   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.142   47,86   0,67%
  • KOMPAS100 1.041   10,44   1,01%
  • LQ45 812   9,62   1,20%
  • ISSI 224   0,88   0,39%
  • IDX30 424   4,46   1,06%
  • IDXHIDIV20 504   1,88   0,37%
  • IDX80 117   1,34   1,15%
  • IDXV30 119   0,16   0,14%
  • IDXQ30 139   1,43   1,04%

Biaya membengkak, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat PMN Rp 4,3 triliun


Selasa, 09 November 2021 / 06:05 WIB
Biaya membengkak, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat PMN Rp 4,3 triliun

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan suntikan dana dari kas negara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun di tahun ini. Alokasi anggaran tersebut menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kucuran dana PMN kepada proyek KCJB berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun ini.

Dus triliunan uang negara tersebut akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini menjadi pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) proyek kereta cepat.

“Untuk kebutuhan KCJB untuk pemenuhan base equity sebesar Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI, Senin (8/11).

Baca Juga: Faisal Basri beberkan alasan rute kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menjanjikan

Sebagai informasi, semula proyek ini dipatok senilai US$ 6,07 miliar. Namun karena keterlambatan penyelesaian, biaya pembangunan membengkak hingga mencapai US$ 7,9 miliar atau Rp 113,1 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, proyek KCJB semula bersifat business to business (btb), yang dipegang oleh PT KAI. Akan tetapi, seiring dampak pandemi Covid-19 ikut menekan kondisi keuangan KAI, sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan.

“Tadinya business to business dimana BUMN, yang seharusnya memenuhi kewajiban karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi covid-19,  jumlah penumpang merosot tajam, maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari Kereta Cepat, tidak bisa terpenuhi, sehingga pemerintah memberikan PMN Rp 4,3 triliun ke PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas penyelesaian kereta api cepat Jakarta Bandung," jelas Sri Mulyani.

Adapun selain untuk KCJB,  KAI juga  mendapatkan PMN untuk menyelesaikan proyek infrastruktur seperti LRT Jabodebek untuk kebutuhan cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun. Dengan begitu PMN kepada KAI mencapai Rp 6,9 triliun.

Selanjutnya: Perkasa, rupiah spot ditutup menguat ke Rp 14.260 per dolar AS pada hari ini (8/11)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

×