kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

BI catat utang luar negeri Indonesia tembus Rp 6.000 triliun


Selasa, 16 November 2021 / 06:50 WIB
BI catat utang luar negeri Indonesia tembus Rp 6.000 triliun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal III 2021 tercatat sebesar tumbuh 3,7% year on year (yoy) atau US$ 423,1 miliar  setara dengan Rp 6.008 triliun.

Posisi utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yakni sebesar 2,0% yoy. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik  dan sektor swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN Pemerintah pada kuartal III 2021 sebesar US$ 205,5 miliar atau tumbuh 4,1% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II 2021 sebesar 4,3% yoy.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Senin (15/11).

Baca Juga: Utang luar negeri swasta meningkat 0,2% pada kuartal III 2021

Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini juga menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG.

Menurut Erwin, ULN Pemerintah sudah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yakni 17,9% dari total ULN Pemerintah.

Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%. Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

Baca Juga: Saat ini jumlah piutang yang diurus PUPN sebanyak 50.769 berkas kasus

Erwin menjelaskan ULN Bank Sentral mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang. Dibandingkan kuartal II 2021, posisi ULN Bank Sentral pada tkuartal III 2021 mengalami peningkatan sebesar US$  6,3 miliar menjadi US$ 9,1 miliar terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).

Sementara, pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.



TERBARU

×