Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun atau setara 9,4% dari APBD.
Seiring dengan hal tersebut, simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp 182,33 triliun atau membengkak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun.
Pun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, simpanan pemda di perbankan pada kuartal pertama tahun ini tercatat naik 2,71% dari posisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp 177,52 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat, dana pemda yang parkir di bank mengindikasikan pola anggaran yang tidak berbeda dari kondisi normal. Padahal, saat kondisi adanya Covid-19, anggaran dituntut dan diperlukan untuk percepat pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Realisasi belanja daerah rendah, ini kata ekonom
“Pelaku usaha di daerah misalnya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemda akan terpengaruh jika serapan anggaran pemda lambat,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (26/4).
Bhima lalu mengimbau, untuk melecut belanja pemda, pemerintah pusat bisa merombak sanksi kepada kepala daerah dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menghentikan tunjangan perjalanan dinas selama beberapa bulan jika performa serapan masih buruk.
Tak hanya itu, pemerintah juga bisa menambah sanksi pemangkasan anggaran dana transfer daerah tahun berikutnya, sebagai efek jera agar pemda bergerak lebih cepat.
“Kecenderungan untuk berlomba membelanjakan daerah nantinya bisa berpengaruh terhadap bantuan sosial kepada masyarakat miskin maupun UMKM,” tandasnya.
Selanjutnya: Temui Jokowi, Hippindo bawa sejumlah usulan ini untuk memulihkan sektor ritel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
