Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan tersebut guna memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.
Baca Juga: Ini poin-poin dalam PP 56/2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik
VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus menjelaskan pihaknya akan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Kami juga akan pelajari lebih lanjut terkait penerapannya di kereta api dan stasiun,” katanya kepada Kontan.co.id, Senin (12/4).
Sebagai informasi, dalam pasal 3 ayat (1) tertulis bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
LMKN adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.
Adapun disebutkan juga dalam peraturan ini, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar royalti meliputi seminar dan konferensi komersial yakni restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, serta pameran dan bazar.
Selanjutnya: Industri Radio Dibayangi Ketentuan Bayar Royalti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
