Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. World Bank Group President, David Malpass menyebut bahwa bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Adapun kebijakan tersebut sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Hanya saja, kebijakan tersebut juga akan berefek kepada perlambatan ekonomi yang pada akhirnya bisa terjadinya resesi di banyak negara.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita September menyebutkan, ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun depan.
Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian agar terus tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu.
Pertama, untuk jangka pendek, Ajib menyarankan kepada pemerintah agar tetap menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi.
Baca Juga: Resesi 2023 Semakin Nyata, Kinerja Ekspor RI Terancam Merosot
"Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi," ujar Ajib kepada Kontan.co.id, Rabu (28/9).
Menurut Ajib, perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Untuk itu, harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten.
Ia bilang, dengan sumber daya yang ada dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi.
Di sisi lain, Ajib menyebut, kebijakan pengetatan ekspor crude palm oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah di tahun depan merupakan bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.
"Pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
