Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bakal melarang ekspor konsentrat tembaga pada pertengahan tahun 2023. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Jokowi pada Desember 2022 yang lalu untuk menyetop ekspor bijih bauksit.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi), Rizal Kasli menjelaskan, jika moratorium ekspor konsentrat tembaga dipaksakan di saat pembangunan smelter belum selesai, ada potensi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara berhenti produksi.
“Saat ini baru ada 1 perusahaan yang mampu mengolah konsentrat tembaga di dalam negeri, yakni PT Smelting Gresik yang memiliki kapasitas input 1 juta ton per tahun,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (10/1).
Baca Juga: Jokowi Ungkap Rencana Stop Ekspor Tembaga pada Pertengahan Tahun Ini
Adapun PT Smelting Gresik berencana untuk mengembangkan kapasitas input tambahan sebesar 300.000 ton pertahun. Jika dikalkulasikan dengan kapasitas produksi konsentrat tembaga Freeport Indonesia yang mencapai 3 juta ton hingga 3,1 juta ton per tahun, maka akan ada idle sekitar 1,7 juta ton hingga 1,8 juta ton konsentrat tembaga.
Konsekuensi lubernya produksi konsentrat tembaga ini akan memicu penuhnya gudang di pelabuhan, otomatis perusahaan akan memberhentikan produksinya karena tidak ada tempat untuk menyimpan.
“Kecuali perusahaan menambah gudang, tetapi yang terganggu kan arus kasnya, pendapatannya terganggu,” ujarnya.
Sedangkan, menurut Rizal, negara memiliki saham 51% di Freeport Indonesia melalui MIND ID sehingga pemerintah sendiri harus siap mengorbankan MIND ID demi memaksakan moratorium ekspor konsentrat tembaga.
Namun, kalau melihat progress pembangunan smelter Freeport Indonesia yang direncanakan akan selesai pada awal tahun 2024, kemungkinan akan ada relaksasi ekspor konsentrat juga sampai tahun 2024
Rizal mengemukakan, bisa jadi ekspor tembaga diberikan relaksasi hingga pembangunan smelter selesai dengan catatan ada hukuman bagi perusahaan tersebut misalnya pemerintah memberlakukan pajak ekspor konsentrat.
“Nah nanti tinggal dihitung. Pajak juga jangan mencekik dan membuat perusahaan rugi. Pemerintah harus bijaksana karena kan perusahaan sumber pendapatan negara,” terangnya.
Rizal juga berpesan kepada pemerintah untuk mengawasi dengan ketat perkembangan pembangunan smelter, semisal dijanjikan pembangunan sudah 55% ternyata baru 15% bisa juga Perusahaan yang bersangkutan diberikan hukuman atau dikurangi produksinya.
Sedikit informasi, PTFI tengah melakukan pembangunan smelter dengan kapasitas 1,7 dry metric ton (dmt) di Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur.
Baca Juga: Tembaga LME Mencapai Harga Tertinggi Lebih dari 6 Bulan Saat China Membuka Perbatasan
Selain itu, PTFI juga berencana mendanai ekspansi tambahan kapasitas 0,3 juta dmt pada smelter tembaga milik perusahaan patungan antara PTFI dan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), yakni PT Smelting.
Menurut rencana, seluruh proses konstruksi smelter anyar di JIIPE ditargetkan tuntas pada Desember 2023 mendatang, dilanjut dengan proses commissioning lalu pengoperasian komersial pada 2024.
Sementara itu, menurutu catatan Kontan.co.id (13/10), proyek smelter tembaga Amman Mineral yang berlokasi di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mencapai 47% per Oktober 2022 lalu dan diproyeksikan akan beroperasi di akhir 2024 mendatang. Nantinya, smelter tersebut bakal memiliki kapasitas input sebesar 900.000 ton per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
