Begini kata pelaku usaha soal rencana pemerintah ubah tarif royalti batubara dan emas

Rabu, 27 Januari 2021 | 10:50 WIB   Reporter: Ridwan Nanda Mulyana
Begini kata pelaku usaha soal rencana pemerintah ubah tarif royalti batubara dan emas

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal melakukan penyesuaian tarif royalti untuk komoditas batubara dan emas. Royalti batubara akan diubah dengan mempertimbangkan perkembangan pasar, sementara untuk emas direncanakan ada kenaikan royalti pada harga tertentu.

Asosiasi dan pelaku usaha pun buka suara menanggapi rencana pemerintah tersebut. Dari sisi batubara, Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM untuk bisa berdiskusi dengan asosiasi dan pelaku usaha.

Menurutnya, hal itu penting untuk memahami struktur cost di tambang batubara serta dinamika index harga yang berbeda untuk setiap kalori. Namun, Adrian mendukung jika nantinya royalti dikaitkan dengan pergerakan harga.

"Agar ketentuan baru ini efektif mendukung negara tapi tidak menjadi beban tambahan penambang.  Saat ini pun batubara dikenakan royalti, jadi kami mendukung kalau ketentuan royalti yang baru dikaitkan dengan harga," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Selasa (26/1).

Baca Juga: Perluas pasar, AKR Corporindo (AKRA) akan pasok pelumas untuk industri tambang

Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan bahwa pihaknya berharap agar regulasi di industri pertambangan batubara bisa membuat perusahaan nasional bisa tetap eksis.

Sebab, batubara terkait dengan ketahanan energi nasional, serta memberikan kontribusi yang besar kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial (CSR). "Selain itu, saat ini sektor batubara masih menjadi salah satu sektor yang diunggulkan untuk menyumbang devisa dan menyokong perekonomian negara," kata Nadira.

Meski tak secara spesifik menanggapi rencana penyesuaian tarif royalti, tapi Nadira menegaskan bahwa sebagai kontraktor pemerintah, ADRO akan tetap menerapkan good corporate governance dan mengikuti aturan yang berlaku.

Editor: Handoyo .
Terbaru