Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa satu tahun lagi masih ada beberapa megaproyek pemerintah yang belum rampung dan membebani APBN.
Contohnya saja megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Jalan tol Trans Sumatra.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manelit, megaproyek tersebut harus segera dirampungkan sebelum masa pemerintahan Jokowi selesai untuk memastikan penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan tidak mubazir.
"Apalagi kalau kita lihat sebenarnya proyek yang dikerjakan saat ini adalah proyek yang sebelumnya telah melalui beragam proses seleksi dari beragam proyek yang diajukan untuk proyek strategis nasional," kata Rendy pada Kontan.co.id, Kamis (27/4).
Baca Juga: Jelang Pengoperasian, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Lakukan Proses Fine Adjustment
Namun demikian, kata Rendy, ada satu hal yang juga tidak boleh luput dari beragam proyek yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.
Menurutnya, pemerintah perlu belajar dalam memutuskan suatu proyek itu perlu dilanjutkan atau tidak. Karena sebuah proyek tentu perlu memenuhi prasyarat benefit dan cost analysis yang tujuannya pemenuhan kebutuhan publik secara umum.
Misalnya, dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Saat ini prorek tersebut sudah di atas 50% terkait pembangunanya namun memang kontroversi terkait proyek ini masih berlanjut hingga saat ini.
Pemerintah perlu mengkaji kembali, apakah proyek ini memang memberikan manfaat secara umum atu hanya menjadi proyek ambisius semata.
"Ketika misalnya dalam analisis kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pemerintahan terutama yang baru nanti perlu mengambil sikap apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak," kata Rendy.
"Sekali lagi bahwa ini setelah memenuhi atau melalui penilaian yang bertahap karena penilaian ini yang kemudian memutuskan apakah proyek lanjut atau tidak," imbuhnya.
Selanjutnya, jika dalam proses kajian proyek tersebut diputuskan untuk dilanjutkan, maka komunikasi politik antara pemerintah saat ini dengan pemerintahan baru nantinya juga merupakan salah satu kunci untuk memastikan keberlanjutan dari beragam proyek yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini.
Baca Juga: Ekonom Ingatkan Enam Tantangan Ekonomi Bagi Capres 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
